ORINEWS.id — Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) membubarkan kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul Pesta Babi yang digelar di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat malam, 8 Mei 2026. Pembubaran dilakukan karena film tersebut dinilai memicu penolakan dan dianggap bersifat provokatif.
Komandan Kodim 1501/Ternate Letkol Infanteri Jani Setiadi mengatakan pihaknya memantau kegiatan tersebut setelah muncul penolakan di media sosial terhadap pemutaran film itu.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” kata Jani seperti dikutip dari Detik, Jumat.
Menurut Jani, penilaian terhadap film tersebut bukan berasal dari pandangan pribadi aparat, melainkan respons masyarakat yang berkembang di media sosial.
“Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial,” ujarnya.
Ia mengatakan aparat meminta pemutaran film tidak dilanjutkan karena isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Maluku Utara dinilai sensitif dan mudah dipolitisasi. Meski demikian, pihak penyelenggara tetap dipersilakan melanjutkan agenda diskusi.
Kegiatan nobar dan diskusi itu diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah.
Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengecam tindakan pembubaran tersebut. Ia menilai kegiatan pemutaran film merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.
Menurut dia, kehadiran aparat sejak awal acara, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi peserta kegiatan.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran karena kegiatan berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter,” ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi merupakan hasil kolaborasi Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Media Jubi, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Film tersebut mengangkat isu deforestasi, proyek strategis nasional di Papua, serta menyoroti keterlibatan militer dalam agenda negara. []
