ORINEWS.id – Gelombang protes besar-besaran mengguncang berbagai kota di Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Aksi bertajuk “No Kings” tersebut menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan jutaan warga turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Penyelenggara mengklaim sedikitnya 8 juta orang berpartisipasi dalam lebih dari 3.300 demonstrasi yang tersebar di seluruh 50 negara bagian. Dari New York City hingga San Diego, serta Atlanta, massa memenuhi jalan-jalan utama sambil membawa spanduk dan meneriakkan slogan yang menuntut perubahan politik.
Di Washington, D.C., yang merupakan pusat pemerintahan federal, ribuan demonstran berkumpul dengan membawa pesan seperti “Trump Harus Mundur Sekarang!” dan “Lawan Fasisme”. Aksi berlangsung relatif damai, meski diwarnai ketegangan antara aparat keamanan dan massa di sejumlah titik.
Gelombang protes ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Trump. Mulai dari kebijakan imigrasi yang dinilai semakin ketat, hingga langkah politik luar negeri yang agresif, termasuk meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran luas terkait arah demokrasi di Amerika Serikat. Bagi sebagian demonstran, aksi ini tidak sekadar menjadi ekspresi politik, melainkan peringatan terhadap apa yang mereka anggap sebagai gejala otoritarianisme.
Seorang veteran militer berusia 36 tahun, Marc McCaughey, menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan harus bersumber dari rakyat.
“Tidak ada negara yang dapat memerintah tanpa persetujuan rakyat,” ujarnya di sela aksi.
Nada kekhawatiran serupa disampaikan Robert Pavosevich, seorang pensiunan yang turut bergabung dalam demonstrasi. Ia menilai situasi politik saat ini semakin memburuk akibat minimnya akuntabilitas terhadap pemimpin negara.
“Dia terus berbohong dan berbohong dan berbohong, dan tidak ada yang mengatakan apa pun. Jadi ini situasi yang mengerikan yang kita alami,” kata Pavosevich. []
