ORINEWS.id, KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kering (Kekeringan) sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
Apel yang berlangsung di Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho, Rabu (5/8/2026), dipimpin langsung Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris. Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri, unsur Forkopimda, Basarnas, TNI, Polri, BPBA, kepala OPD, camat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam amanatnya, Muharram Idris menegaskan bahwa apel siaga tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesiapsiagaan pemerintah bersama seluruh stakeholder menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kering.
“Apel siaga ini merupakan bentuk kesiapsiagaan kita bersama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurut Muharram, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, kekeringan tidak hanya mengancam ketersediaan air, tetapi juga produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan warga.
Berdasarkan pendataan Pemkab Aceh Besar, hingga saat ini kekeringan telah berdampak di 19 kecamatan yang mencakup 182 gampong. Luas lahan persawahan terdampak mencapai 2.125,69 hektare, dengan kategori kekeringan ringan, sedang, berat hingga puso.
“Data ini menjadi peringatan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekadar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang membutuhkan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Selain itu, terdapat potensi berkembangnya fenomena El Niño pada pertengahan hingga akhir tahun yang dapat memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.
Muharram mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk pengamanan ketersediaan air bersih, perlindungan sektor pertanian, dan kesiapan penanganan kondisi darurat.
Selain kekeringan, Aceh Besar juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak sekitar 21 hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, gangguan aktivitas masyarakat, hingga kerugian sosial dan ekonomi.
Karena itu, Muharram mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
Ia meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini.
Bupati juga menginstruksikan para camat, keuchik, dan aparatur gampong untuk terus memantau kondisi wilayah masing-masing serta mengedukasi masyarakat agar menggunakan air secara bijaksana dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana,” pungkasnya.[]
