ORINEWS.id – Iran menyatakan siap mengencerkan uranium yang diperkaya hingga 60 persen apabila Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi terhadap negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, seperti dilaporkan kantor berita resmi IRNA pada Senin.
IRNA mengutip Eslami yang mengatakan bahwa kemungkinan pengenceran uranium berkadar tinggi bergantung pada pencabutan sanksi sebagai imbalannya. Namun, laporan tersebut tidak merinci apakah yang dimaksud adalah seluruh sanksi internasional atau terbatas pada sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat.
Pengenceran uranium merupakan proses pencampuran bahan untuk menurunkan tingkat pengayaan, sehingga hasil akhirnya berada di bawah ambang batas tertentu. Langkah ini kerap menjadi salah satu isu utama dalam perundingan nuklir Iran dengan negara-negara Barat.
Sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu, Teheran diketahui telah memperkaya uranium hingga 60 persen. Angka ini jauh melampaui batas 3,67 persen yang diizinkan dalam perjanjian nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang kini tidak lagi berlaku. Negara-negara Barat, dipimpin Amerika Serikat, menuding Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang berulang kali dibantah Teheran.
Badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Iran sebagai satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga level 60 persen. Hingga kini, keberadaan lebih dari 400 kilogram uranium berkadar tinggi yang dimiliki Iran sebelum konflik 12 hari pada Juni lalu belum diketahui secara pasti. Inspektur PBB terakhir kali mencatat persediaan tersebut pada 10 Juni.
Persediaan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi itu, menurut sejumlah analis, secara teoritis dapat digunakan untuk memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir jika diperkaya hingga 90 persen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium oleh Iran, syarat yang ditolak Teheran dan dinilai jauh lebih ketat dibandingkan ketentuan dalam perjanjian nuklir 2015.
Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan damai dan berada dalam koridor hak negara berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang telah ditandatangani Iran bersama sekitar 190 negara lainnya. Pemerintah Iran juga menekankan hak untuk mengembangkan program nuklir sipil selama berada di bawah pengawasan internasional. []
