ORINEWS.id – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 2008–2009 Komjen (Purn) Susno Duadji mengungkapkan sejumlah pokok pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh kritis yang berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Susno, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan Prabowo secara tegas menyoroti isu kedaulatan negara yang dinilainya kerap melemah di hadapan kekuatan oligarki. Menurut Susno, Prabowo menilai praktik oligarki telah memengaruhi berbagai sektor strategis di Indonesia.
“Beliau contohkan kedaulatan negara, bahwa negara seperti tidak berdaulat kalau di hadapan oligarki. Beliau sadap itu. Bahasanya oligarki,” ujar Susno dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis yang tayang di iNews, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan itu, kata Susno, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya mengikuti secara serius dinamika dan pergulatan isu yang berkembang di media sosial. Menurut Prabowo, isu soal kedaulatan negara yang “diambil oleh oligarki” merupakan kegelisahan publik yang ia perhatikan secara langsung.
“Kita pertemuan itu jangan dikira saya presiden ini sibuk tidak mengikuti medsos, katanya. Jadi itu yang mengatakan kedaulatan diambil oleh oligarki itu beliau,” tutur Susno menirukan pernyataan Prabowo.
Susno menjelaskan, oligarki yang dimaksud Presiden bersinggungan dengan sejumlah sektor ekonomi penting, seperti pertambangan, perkebunan, hingga sektor perbankan, khususnya dalam aspek kredit dan pembiayaan.
“Contohnya apa? Di bidang pertambangan, kemudian di bidang perkebunan, dan termasuk juga di bidang kredit perbankan dan sebagainya,” kata Susno.
Ia menambahkan, Prabowo menekankan komitmennya untuk menertibkan sektor-sektor tersebut agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat luas.
“Nah itulah yang beliau tertibkan, sehingga program-program beliau itu adalah untuk rakyat, mengarah kepada rakyat,” ujarnya.
Selain isu oligarki dan kedaulatan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai persoalan lain, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Susno menyebut diskusi juga mencakup isu nasional dan internasional.
“Kalau saya simpulkan, masalah ideologi ada, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertambangan, pertahanan keamanan ada, termasuk masalah nasional dan internasional,” kata Susno.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro serta Komjen Pol (Purn) Susno Duadji.
Menurut Prasetyo, Prabowo berdiskusi dengan para tokoh tersebut mengenai berbagai isu, termasuk kepemiluan dan penegakan hukum. “Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, diskusi mengenai masalah kepemiluan, kemudian ada Pak Susno, diskusi masalah penegakan hukum,” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog dengan berbagai kalangan dan menerima masukan demi masa depan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan program-program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat.
“Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, dan menjelaskan program-program yang memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Prasetyo.
Ia memastikan pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara dan tidak dihadiri oleh tokoh politik maupun ketua umum partai politik. “Enggak ada,” ujar Prasetyo. []
