ORINEWS.id – Pemerintah mulai menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di Sumatera yang memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kebijakan ini ditujukan bagi korban dengan kategori rumah rusak berat yang tidak menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, mengatakan setiap kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan Rp600 ribu per bulan sebagai uang sewa atau kompensasi selama menumpang di rumah saudara.
“Pemerintah mulai besok mencairkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK setiap bulan. Dana ini diberikan kepada masyarakat korban bencana yang tidak tinggal di hunian sementara, tetapi ditampung di rumah kerabat atau saudaranya,” ujar Suharyanto di Banda Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
Menurut dia, penyaluran dilakukan secara non-tunai melalui transfer langsung ke rekening penerima di bank pemerintah daerah setempat. Untuk tahap awal, bantuan dialokasikan selama tiga bulan, yakni Desember 2025 hingga Februari 2026, dan akan berlanjut hingga hunian tetap (huntap) siap dihuni.
Suharyanto menambahkan, meskipun proses pendataan masih berjalan, BNPB memilih tidak menunggu data terkumpul sepenuhnya. Pendekatan jemput bola diterapkan agar warga yang telah terverifikasi bisa segera menerima bantuan.
“Penyaluran dana tunggu hunian ini tidak menunggu semuanya terdata. Jika sudah ada 10, 100, atau 1.000 KK, dana langsung ditransfer. Sebab, datanya dinamis dan terus diperbarui dari lapangan,” kata dia.
Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi warga sekaligus memastikan korban bencana yang mengungsi secara mandiri di rumah kerabat tetap memperoleh haknya, sembari proses pembangunan huntara dan huntap terus berlangsung.
