ORINEWS.id – Wakil Gubernur Aceh mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.
Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
Wakil Gubernur menilai besaran bantuan yang berlaku saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. Ia menyebut angka Rp98 juta mengacu pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Selain sektor perumahan, Pemerintah Aceh juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif. Wakil Gubernur menyoroti perlunya pemulihan segera lahan sawah, tambak, dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian warga, serta kawasan permukiman yang terendam lumpur agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Dalam rapat yang sama, Menko PMK Pratikno menegaskan penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah pusat, kata dia, juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Pratikno juga menyinggung kebutuhan masyarakat Aceh menjelang bulan puasa Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita pikirkan. Untuk jemaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Ia menekankan pendataan sebagai kunci utama penanganan bencana dan menyatakan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan dampak banjir di Aceh masih luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema penanganan. Warga yang ditampung keluarga akan menerima bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan. Sementara warga yang tidak memiliki tempat tinggal lagi akan difasilitasi hunian sementara. Hunian sementara, kata dia, tidak harus terpusat di satu lokasi dan dapat dibangun di berbagai lahan kosong, selama memenuhi spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam rapat tersebut memaparkan dampak banjir dan langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebut Aceh diarahkan pada rapat sebelumnya untuk mengusulkan dana siap pakai (DSP) guna percepatan pembersihan wilayah terdampak serta pengembalian warga dari pengungsian ke rumah masing-masing.
“Kami mengusulkan bantuan uang tunai untuk warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Ini diharapkan dapat mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara,” katanya.
Rapat turut dihadiri pejabat terkait dari BNPB dan Kementerian Dalam Negeri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
