ORINEWS.id – Komisi VI DPR RI menyoroti dugaan mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa jika benar terjadi mark up, hal itu melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara maupun korporasi.
“Jika memang ada mark up, itu jelas melanggar akuntabilitas keuangan negara atau korporasi,” ujar Herman, dikutip dari RMOL, Jumat, 31 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, meskipun proyek Whoosh dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business, tetap ada ruang bagi penegak hukum seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan. Dasarnya, mayoritas (60 persen) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Proyek strategis nasional (PSN) ini mulai dibangun sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp118,37 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS.
Dugaan kejanggalan biaya pembangunan proyek Whoosh disebut sebagai indikasi korupsi oleh sejumlah pihak, salah satunya Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.
“Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta dolar AS per kilometer. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta dolar AS per kilometer,” kata Anthony.
Ia membandingkan dengan proyek kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 kilometer dengan kecepatan maksimum 350 km/jam yang hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per kilometer.
“Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per kilometer dibandingkan proyek di Shanghai–Hangzhou, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga nilai proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan alias mark up,” tegas Anthony.
Selain masalah biaya, KCIC juga dikabarkan mengalami kesulitan finansial. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai konsorsium pemegang saham mayoritas mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024 dan kembali merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025. Kerugian itu disebut akibat tingginya beban utang, bunga ke Tiongkok, serta biaya operasional.
KPK diketahui mulai melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sejak awal tahun 2025. []
