ORINEWS.id – Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza meyakini pembatalan mutasi putra Wapres periode 1993-1998 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi Staf Khusus KSAD, berkat intervensi Presiden Prabowo Subianto agar TNI tak terjebak dalam Politik praktis.
“Selain tidak adanya kecermatan, pengambilan keputusan ditenggarai amat tinggi aroma politiknya sehingga akan amat berbahaya maka revisi dilakukan. Ini juga menunjukkan adanya intervensi Presiden Prabowo dari revisi tersebut, sebab jika tidak diintervensi oleh Prabowo sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi, akan menambah kegaduhan politik bahkan ketegangan politik utamanya terhadap purnawirawan TNI,” tutur Efriza kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Terlebih, adanya narasi menyebut mutasi prajurit TNI ini ditenggarai imbas dari sikap Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang menandatangani usulan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
“Atas revisi dan/atau pembatalan mutasi ini, institusi TNI jadi tercoreng, karena institusi TNI sejak reformasi sudah berada di Barak tidak terlibat politik praktis, ternyata malah terpengaruh oleh kondisi politik yang sedang riuh ini,” tegasnya.
Memang, pembatalan mutasi bukan baru kali ini saja. Namun pembatalan yang dilakukan dalam waktu satu hari, baru pertama kali terjadi. Sehingga tak heran bila publik semakin mencium aroma politik yang amat kental.
“Jelas (peristiwa ini menunjukkan) sedang adanya terjadi riak politik antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi disinyalir merasa Forum Purnawirawan TNI yang menginginkan anaknya Gibran diganti, bisa menguat karena Prabowo tidak menyikapi dengan pernyataan menolak, melainkan lebih bersifat menghargai kebebasan berpendapat dari para purnawirawan TNI dalam forum tersebut,” ungkapnya.
Dia meyakini, adanya kejengkelan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sehingga berujung pada upaya menggeser anak Try Sutrisno dengan mantan ajudan Jokowi. Akan tetapi, kata dia, dengan mutasi dibatalkan semakin mengukuhkan Prabowo yang sedang berusaha menunjukkan ia adalah pemegang kekuasaan yang legal dan terlegitimasi oleh rakyat dalam Pilpres.
“Juga Prabowo enggan institusi pembantu Presiden direcoki oleh Jokowi. Sinyal ini bukan saja, institusi TNI yang membatalkan mutasi, tetapi juga Sespimmen Polri seperti menghapus foto Jokowi yang sedang bertemu mereka di Instagramnya,” tegas Efriza.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat mutasi perwira tinggi TNI yang baru satu hari diumumkan. Dalam Keputusan 554a /IV /2025 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tanggal 30 April, meralat mutasi yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan 554 yang ditandatangani 29 April 2025.
Dari 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya. Di antara pati yang mutasinya diralat adalah Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tadinya digantikan Laksda Hersan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) dibatalkan.
Demikian juga Pangkolinlamil Laksda TNI Krisno Utama tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III juga dibatalkan. Selain itu, juga ada empat perwira tinggi yang batal dimutasi yaitu Laksda TNI Rudhi Aviantara yang tadinya dimutasi menjadi Panglima Kolinlamil, Laksma TNI Phundi Rusbandi yang tadinya menjadi Kepala Staf Kogabwilhan I, Laksma TNI Benny Febri yang tadinya menjadi Waaskomlek KSAL, serta Laksma TNI Maulana yang tadinya Kadiskomlekal. []
