ORINEWS.id – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang mewajibkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai syarat administrasi memicu kritik dari berbagai kalangan. Aturan ini dianggap menambah beban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga Non-ASN, wirausaha, dan masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pemerhati Sosial, Budaya, dan Kepentingan Aceh, Drs. Isa Alima, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan kelompok-kelompok yang seharusnya dilindungi.
“Rakyat lagi susah, ASN pun terhimpit, PPPK ikut terdampak, Non-ASN tidak luput dari beban, wirausaha semakin sulit, apalagi masyarakat lemah di gampong-gampong. Seyogianya Pemko lebih berpihak pada rakyat kecil dalam hal kebijakan apapun. Kebijakan publik harus melihat realitas sosial, bukan semata-mata angka penerimaan PAD,” tegas Isa Alima dalam keterangan tertulis yang diterima orinews, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, Pemko Banda Aceh seakan melupakan bahwa ASN, PPPK, Non-ASN, hingga pelaku usaha kecil adalah bagian penting dari kota yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan. Mereka justru kini dibebani persyaratan tambahan di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
Isa Alima juga menekankan, pembangunan tidak boleh diukur hanya dari target pajak, melainkan harus berfokus pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Pemerintah jangan sampai terlihat hanya mengejar uang rakyat. Justru ASN, PPPK, Non-ASN, wirausaha, dan masyarakat kecil harus diangkat martabatnya, dilindungi, serta dimudahkan dalam segala urusan,” tambahnya.
Ia menyerukan agar Pemko Banda Aceh meninjau ulang kebijakan ini dan membuka ruang dialog. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan lebih adil, bijaksana, dan sesuai dengan kondisi nyata yang sedang dialami masyarakat. []
