ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membiarkan budaya rangkap jabatan di era presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi) semakin masif di Kabinet Merah Putih saat ini.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, budaya rangkap jabatan telah mengingkari semangat reformasi.
“Semangat reformasi itu kan salah satu pokok poinnya (mewujudkan) good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN. Berarti turunannya kan tidak boleh rangkap jabatan,” kata Adib saat berbincang dengan redaksi, Sabtu, 26 Juli 2025.
“Maksud saya, Prabowo enggak usah ikut-ikut modelan era Jokowi yang rangkap-rangkap jabatan itu,” tegas Adib.
Adib menilai kebijakan rangkap jabatan pada era Jokowi menjadi preseden buruk dan menabrak etika pemerintahan.
?“Kebijakan Jokowi yang salah tidak perlu diikuti. Ini kan mula-mulanya banyak di eranya Jokowi, rangkap jabatan membabi buta. Akhirnya apa? Publik melihat bahwa ini ada penabrakan etika,” kata dia.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menambahkan, persoalan rangkap jabatan ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.
?“Penabrakan etika yang luar biasa ini sangat mencederai masyarakat. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi lagi sulit. Orang lagi susah nyari kerja. Terlihat di elite itu seolah-olah bagi-bagi kekuasaan dengan gampangnya. Jadi saya memberikan saran kepada Presiden Prabowo,” tandasnya.
Puluhan wakil menteri tercatat ‘nyambi’ sebagai komisaris di sejumlah perusahaan plat merah dan banyak dikenal luas sebagai orang Jokowi.
Mereka antara lain, Wamen BUMN Dony Oskaria merangkap COO Danantara; Wamen BUMN Aminuddin Maruf yang dulu menjadi Stafsus Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris perusahaan BUMN setrum.
Lalu ada Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dulu bekerja di Kantor Staf Presiden zaman Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris Utama Jasa Marga; hingga pendukung Jokowi yang juga musisi, Giring Ganesha sebagai Wamen Kebudayaan merangkap komisaris di GMF. []
