ORINEWS.id – Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) disebut dicetak ulang di Pasar Pramuka. Pernyataan tersebut dikatakan politisi senior PDIP, Beathor Suryadi.
Ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012.
Pengamat Politik Rocky Gerung, mengklaim bahwa kubu Jokowi mulai gugup karena satu per satu mulai terbongkar.
“Jelas makin terbaca kegugupan di kubu Jokowi itu, karena satu per satu gejala yang tadinya hendak ditutupi, konsep-konsep pemalsuan itu tidak terjadi, pembuktian dengan menghadirkan para saksi itu bisa dikendalikan.”
Pasalnya semakin banyak orang yang mengungkapkan pendapat mereka dan memperkuat argumen ahli digital forensik, Rismon Sianipar hingga pakar telematika, Roy Suryo soal dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Akhirnya gejala itu mulai luntur, masuk dalam gejala baru, yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismon, Roy Suryo, Dokter Tifa,” ungkap Rocky, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (21/6/2025).
📎 Baca juga: Viral Bercak Putih di Wajah dan Leher Jokowi, Dokter Tifa: Anda Sakit Serius
Rocky mengatakan, begitu diucapkan soal Pasar Pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi semakin dekat dengan pembuktian kepalsuan ijazah Jokowi.
“Semua anak Jakarta mengerti apa yang terjadi di Pasar Pramuka, mulai dari pesan skripsi, bahkan terang-terangan dipamerkan di situ, dulu masih ada semacam papan-papan kecil itu di pinggir trotoar ‘Menerima Pesanan Skripsi, Menerima Cetak Ijazah’,” katanya.
Pasalnya Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, itu sudah memiliki rekam jejak yang negatif di kalangan masyarakat.
“Jadi semua hal yang kemudian dikaitkan dengan Pasar Pramuka itu menjadi unsur pembenar, hanya di Pasar Pramuka orang bisa memastikan, bahkan para sejarawan bisa teliti bahwa itu adalah pusat pemalsuan dan itu terbuka terang-terangan tahun 80-an,” sambung Rocky.
Menurut Rocky, semua orang bahkan tahu bahwa di Pasar Pramuka itu yang ilegal bisa diubah menjadi legal karena ada kebutuhan.
Jadi, kata Rocky, Pasar Pramuka tersebut bisa dijadikan lokasi penelitian yang baru dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini.
“Semua orang mengerti bahwa di situ adalah prosedur ilegal itu dibuat legal karena ada kebutuhan, jadi Pasar Pramuka itu betul-betul otentik untuk jadi semacam lokus penelitian baru,” ungkapnya.
Rocky pun menganggap wajar jika Beathor mengetahui soal hal ini, karena dia merupakan aktivis Jakarta.
“Tentu saudara Beathor Suryadi itu mengerti karena Beathor adalah aktivis Jakarta yang lama juga beredar di sekitar pasar itu melalui jaringan LSM dan itu menunjukkan bahwa Beathor tidak main-main menunjuk Pasar Pramuka itu sebagai lokus di delik pemalsuan ijazah Jokowi,” katanya.
Rocky lantas meminta agar kubu Jokowi bisa segera membuktikan keaslian ijazah tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari etik, apalagi ini berkaitan dengan mantan kepala negara.
“Ya kita tunggu riset berikutnya, biarkan riset itu tumbuh, jangan seolah-olah pada prinsip siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.”
“Oh ya tentu itu kalau di dalam hukum positif begitu pidana positif, tapi ini adalah soal etik yaitu dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh warga negara. Jadi ini hak warga negara untuk menagih kejujuran, bukan sekadar menagih keaslian ijazah,” katanya.
Respons Kubu Jokowi
Sebelumnya, kubu Jokowi telah memberikan pernyataan mereka terkait tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka itu.
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan bahwa tudingan tersebut hanya sekadar informasi yang tidak bisa dibuktikan.
“Kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekadar informasi yang bersifat bebas dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian,” ungkapnya, dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu.
Terlebih lagi, kata Rivai, disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka menjelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.
Padahal, sebelum mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi sudah terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo dan ijazahnya pun sudah tercatat di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada saat itu.
“Apalagi kalau kita ikuti itu, seolah-olah cerita dari cerita. Seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta (Jokowi).”
“Pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang jauh sebelumnya dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi pada saat itu,” katanya.
Jika memang benar ijazah Jokowi itu palsu, Rivai pun meragukan partai sebesar PDIP mau mengusung Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan hingga menjabat Presiden selama dua periode.
“Kami juga sangat menyangsikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur maupun presiden 2 kali (Jokowi) dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan.”
“Apalagi dalam cerita tersebut seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat dan mengetahui, kami sangat menyangsikan itu ya,” ujarnya.
Rivai lantas menegaskan bahwa Jokowi tidak mempunyai motif apapun untuk memalsukan ijazahnya.
Sebab, kata Rivai, untuk menjadi seorang kepala daerah atau bahkan presiden, sebenarnya hanya cukup menggunakan ijazah SMA.
“Satu hal yang mungkin perlu dicermati adalah menurut kami, tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden, cukup dengan ijazah SMA, jadi untuk apa memalsukan ijazah S1,” katanya.
Kalaupun ijazah S1 itu diperlukan, kata Rivai, pihak UGM sendiri sudah memberikan keterangan soal ijazah Jokowi tersebut, bahkan Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.
“Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari pihak UGM maupun banyak saksi yang sudah digali keterangannya, termasuk hasil Puslabfor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekadar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggung jawabkan,” pungkas Rivai. []
