ORINEWS.id – Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling parah terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025. Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta sekaligus pakar pengurangan risiko bencana, Prof. Eko Teguh Paripurno, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi mitigasi yang matang serta kolaborasi lintas pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi puncak musim hujan di wilayah Indonesia bagian barat terjadi pada November–Desember 2025. Dalam periode tersebut, curah hujan tinggi hingga ekstrem—lebih dari 150 milimeter per dasarian—menjadi faktor utama terjadinya banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. BMKG mencatat sedikitnya 45 kejadian bencana cuaca ekstrem selama beberapa pekan terakhir.
Prof. Eko menyatakan bahwa perubahan iklim global dapat memicu berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Keduanya merupakan bencana alam yang dominan dan terjadi setiap tahun, akibat adanya air hujan berlebihan yang memicu timbulnya kedua bencana tersebut.
“Kondisi ini semakin diperparah dengan curah hujan yang memiliki intensitas tinggi,” ucapnya saat ditemui dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Aceh terkait mitigasi serta penanganan pasca-banjir yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat penyintas di Aceh Tamiang, Rabu (18/2/2026).
Menurut Prof. Eko, daerah yang memiliki ancaman terbesar terhadap bencana banjir adalah wilayah dekat sungai atau saluran air, serta daerah yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan air laut. Sedangkan daerah yang berpotensi longsor adalah daerah pegunungan dengan lereng sedang hingga curam, tersusun oleh material tanah atau batuan lapuk dan tebal, serta memiliki banyak beban di atas lereng.
“Pada prinsipnya, daerah yang rentan longsor aman dari banjir, dan daerah yang rentan banjir aman dari longsor,” ujarnya.
Adanya bencana juga bisa dikenali lebih awal dengan memperhatikan kondisi sekitar. Apabila terlihat retakan tanah atau struktur bangunan, miringnya tiang atau pohon, serta guguran tanah atau batuan di lereng, hal itu dapat menjadi tanda-tanda longsor. Sedangkan banjir diawali dengan hujan deras terus-menerus, permukaan air sungai mulai naik, hingga muncul genangan di jalan atau sekitar rumah. Oleh karena itu, perlu digalakkan ronda lingkungan, khususnya setelah hujan, untuk memantau tanda-tanda banjir atau longsor dan mengambil langkah yang tepat.
Bagi Eko, relokasi dan upaya fisik untuk mitigasi bencana harus dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun media massa. Selain itu, solusi efektif untuk mencegah bencana banjir dan longsor dapat dilakukan dengan modifikasi cuaca.
“Salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah curah hujan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya efektif untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor,” katanya.
Eko menambahkan bahwa perubahan iklim global tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi dan diadaptasi, termasuk dampaknya berupa bencana banjir dan longsor. Menghindari daerah-daerah yang rentan terhadap banjir dan longsor, baik secara permanen maupun sementara, menjadi salah satu cara menghadapi bencana tersebut.
“Bencana bukan hanya permasalahan pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menghindari dan meminimalkan dampak kejadian bencana tersebut,” tambahnya.
Apresiasi Penanganan Cepat di Aceh
Prof. Eko juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan seluruh instansi terkait yang aktif menangani dampak bencana. Ia menyoroti langkah cepat penanganan pasca-banjir dan longsor, yang tidak hanya menitikberatkan pada tanggap darurat, tetapi juga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk memulihkan kehidupan warga terdampak secara menyeluruh.
“Kecepatan dan koordinasi penanganan bencana menjadi kunci meminimalkan dampak dan memulihkan aktivitas masyarakat,” tutupnya. []
