ORINEWS.id – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan diperkuat, tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 11 Februari 2026.
Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan.
Memasuki awal 2026, inflasi nasional pada Januari meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak. Perkembangan tersebut menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari lalu.
Ricky menyampaikan tiga strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim, termasuk pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan wilayah.
Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah guna memperkuat stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik.
Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas kebijakan, antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan dalam KAD serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan.
Ia juga menyampaikan bahwa Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional memperoleh apresiasi nasional berupa penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas dukungannya terhadap pencapaian swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Program ini menjadi respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan tiga pembaruan utama, yakni penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Pertama, fokus jangka pendek pada penguatan pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional melalui stabilisasi harga, penguatan distribusi, dan manajemen risiko inflasi regional.
Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen. Ketiga, penguatan sinergi satuan tugas terkait guna mempercepat pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga diisi dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []
