ORINEWS.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menegaskan pentingnya data berkualitas sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, saat membuka Workshop Statistik Pertanian yang diikuti insan pers dan pemangku kepentingan di Aceh.
Workshop yang digelar secara hybrid dan terbuka untuk umum tersebut menjadi ruang diskusi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, dan media mengenai pemanfaatan data statistik, khususnya di sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Agus Andria mengapresiasi peran insan pers Aceh yang dinilainya konsisten menghadirkan jurnalisme berbasis data secara profesional dan etis.
“Media memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi data, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil berbasis pada data dan fakta,” kata Agus.
Pada kesempatan itu, BPS Provinsi Aceh juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. SE 2026 bertujuan menyajikan potret perekonomian wilayah secara komprehensif, mengidentifikasi persoalan riil dunia usaha dan daya saingnya, serta memotret fenomena ekonomi baru, seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Selain itu, sensus ini juga akan mengukur kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional. Untuk mendekatkan program tersebut kepada masyarakat, BPS memperkenalkan maskot “Bung Itung” yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pelaksanaan sensus.
Workshop ini turut menghadirkan pemaparan data pertanian dari Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh Hendra Gunawan, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Safrizal, serta akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) Saiful Bahri.
Hendra Gunawan memaparkan metode penghitungan luas panen dan produksi padi yang dilakukan secara terintegrasi melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis spasial dan Survei Ubinan. Di Aceh, pengamatan dilakukan pada lebih dari 10.000 subsegmen dengan pemantauan fase tumbuh padi setiap akhir bulan oleh petugas lapangan.
Ia menjelaskan, puncak panen padi di Aceh umumnya terjadi pada Maret–April dan September–Oktober. Pada 2025, puncak panen tercatat pada Maret dan September. Sementara itu, pada periode Januari–Maret 2026 diperkirakan terjadi penurunan luas panen akibat bencana yang terjadi pada November sebelumnya. Meski demikian, Aceh masih berada di peringkat 10 nasional sebagai daerah dengan produksi padi terbesar.
Sementara itu, Saiful Bahri menyebut kontribusi produksi beras Aceh mencapai 3,12 persen dari produksi nasional, menempatkan Aceh pada peringkat kedelapan pada 2024. Produktivitas padi Aceh tercatat konsisten berada di atas rata-rata nasional, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan teknologi dan infrastruktur pendukung seperti irigasi.
Selain padi, sektor pertanian Aceh juga ditopang oleh komoditas jagung dan perkebunan. Aceh dikenal sebagai salah satu lumbung kopi arabika dunia dengan produksi yang relatif stabil sepanjang 2020–2024, meskipun terdapat indikasi penurunan produksi di wilayah Gayo. Perubahan iklim juga menjadi tantangan serius karena berpotensi meningkatkan risiko gagal panen dan mengganggu rantai pasok pertanian.
Safrizal dalam pemaparannya menjelaskan perkembangan tanaman padi di Aceh serta target produksi tahun 2026. Pemerintah Aceh mendorong peningkatan produksi melalui optimasi lahan, pompanisasi, serta transformasi pertanian dari pola tradisional menuju modern. Target 2026 mencakup luas tanam 352.676 hektare, luas panen 335.042 hektare, produktivitas 5,5 ton per hektare, dengan produksi 1,83 juta ton gabah kering giling atau setara 1,15 juta ton beras.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus pemanfaatan data statistik pertanian sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan di Aceh. []
