ORINEWS.id – Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum tuntas, sengaja dibiarkan berjalan berlarut-larut. Ia menduga, Jokowi “merawat” isu tersebut demi kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
“Instrumen ini yang sedang dimainkan Jokowi. Asumsinya, dia membiarkan perkara tidak selesai. Padahal, masalah ini sangat pelik,” ujar Ubedilah dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube Sindonews, dikutip Rabu (22/10/2025).
Menurut Ubedilah, jika dugaan itu benar, Jokowi baru akan membuka ijazahnya ke publik menjelang Pemilu 2029. Tujuannya, untuk membangun empati masyarakat terhadap dirinya.
“Kalau benar terjadi, artinya pola ini sangat berbahaya,” katanya, mengutip sindonews.
Ia menilai langkah mempertahankan isu tersebut hanya menimbulkan konflik di masyarakat. “Juga kepentingan kekuasaan,” ucapnya.
Ubedilah menegaskan penyelesaian kasus ijazah Jokowi seharusnya dilakukan saat ini, bukan menjelang kontestasi politik berikutnya. Ia khawatir, jika kasus ini terus dibiarkan hingga menjelang Pemilu 2029 dan berujung pada keputusan hukum, maka hal itu dapat berdampak terhadap Jokowi maupun keluarganya, termasuk putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan sampai persoalan sederhana ini dijadikan instrumen untuk kepentingan kekuasaan. Seharusnya politik ke depan menampilkan ide atau gagasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menduga ada pihak di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Sosok tersebut, kata dia, sudah lama berada di lingkungan kekuasaan sejak era Orde Baru dan masih bertahan hingga kini.
Dalam pandangannya, hal ini berkaitan dengan pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu yang menegaskan negara tidak takut menghadapi pihak kuat yang melanggar hukum.
“Kenapa orang itu ingin terus berkuasa? Mungkin dia takut kena perkara hukum atau takut kehilangan pengaruh,” kata Ubedilah.
Ia menyebut fenomena semacam ini sebagai “penyakit kekuasaan” yang masih melekat di kalangan elite politik.
“Orang Orde Baru, mantan Panglima, Wantimpres, menteri zaman dari Gus Dur sampai sekarang yang kemarin jadi menteri segala urusan. Ada mantan presiden yang kemarin mau tiga periode. Jadi ada tafsir selalu berkuasa itu sebetulnya banyak di lapisan elite,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan negara akan bersikap tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk pihak yang memiliki kekuasaan besar.
“Yang kuat, dia akan kuat. Tapi, yang kuat, kalau melanggar hukum, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka? Jangan mereka kira Indonesia lemah,” ujar Prabowo saat menghadiri penyerahan barang bukti sitaan Rp13 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi ekspor CPO dan turunannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). []
