ORINEWS.d – Stabilitas politik dan ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibandingkan masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Menurut Adi, stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam aspek penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi.
“Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik,” ujar Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, mengutip rmol. Senin, 20 Oktober 2025.
Adi menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran, hubungan antar-elit dan antar-partai politik relatif harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Adi, kontras dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai dinamika politik cukup tinggi akibat mayoritas parlemen dikuasai kelompok oposisi.
“Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi,” ungkap Adi.
Selain menyoroti stabilitas politik, Adi juga mengapresiasi capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Ia menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berperan aktif melakukan diplomasi dagang di tengah perang tarif internasional.
“Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya,” pungkasnya. []
