ORINEWS.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus mendorong peningkatan kualitas dan legalitas produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh. Melalui program pendampingan sertifikasi dan audit produksi, BBPOM Aceh berupaya memastikan produk pangan lokal memenuhi standar keamanan sekaligus memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan sertifikasi Nomor Izin Edar (NIE) BPOM dan audit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB) yang berlangsung selama tiga hari pada sejumlah pelaku usaha di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen.
Kegiatan dipimpin Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin, bersama tim sertifikasi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha pangan olahan.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pendampingan sertifikasi kepada sejumlah UMKM yang sedang mempersiapkan produk mereka untuk memperoleh izin edar BPOM. Salah satunya UMKM Bumbu Masak Higozi di Gampong Ulee Tanoh, Kabupaten Aceh Utara, yang dikelola Fazlina.
Pendampingan serupa juga diberikan kepada UMKM Frozen Food Nugget Ikan Gembung Sari Bumoe di Blang Teue, Kota Lhokseumawe, serta usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan minuman berkarbonasi atau limun milik CV Bunga Padi di Meunasah Reuleut, Kabupaten Bireuen.
Selain pembinaan terkait perizinan, BBPOM Aceh juga melaksanakan audit IP-CPPOB pada sarana produksi AMDK Wendys di Kota Lhokseumawe. Audit dilakukan untuk memastikan proses produksi yang dijalankan telah memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga produk yang dihasilkan aman dan bermutu bagi konsumen.
Muhibuddin menjelaskan, pendampingan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang menjadi syarat utama dalam proses sertifikasi.
“Pendampingan ini kami fokuskan pada penyusunan denah ruang produksi yang sesuai standar keamanan pangan. Tata letak ruang produksi yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, proses produksi, dan produk jadi, sehingga dapat dihasilkan pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar BPOM,” ujar Muhibuddin.
Menurut dia, pelaku usaha juga mendapatkan pembinaan terkait penyusunan dokumen manual mutu, penerapan sanitasi dan higiene, serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip CPPOB sebagai dasar dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas.
Program pendampingan tersebut mendapat respons positif dari para pelaku usaha. Fazlina, pemilik UMKM Bumbu Masak Higozi, mengaku memperoleh pemahaman baru mengenai standar produksi yang harus dipenuhi sebelum mengajukan izin edar.
“Dengan adanya pendampingan ini, kami menjadi lebih memahami bagaimana menyusun denah ruang produksi yang sesuai standar keamanan pangan. Ternyata proses pemenuhannya tidak sesulit yang kami bayangkan karena mendapat arahan dan bimbingan langsung dari BBPOM Aceh. Pendampingan ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan usaha agar lebih siap memperoleh izin edar,” kata Fazlina.
BBPOM Aceh menilai peningkatan kapasitas UMKM pangan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem pangan yang aman dan berkelanjutan di daerah. Dengan legalitas yang jelas dan penerapan standar produksi yang baik, produk pangan lokal memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, BBPOM Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha pangan di Aceh yang berhasil memperoleh Nomor Izin Edar BPOM dan menerapkan standar produksi yang sesuai regulasi. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk pangan Aceh hingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. []
