ORINEWS.id – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menegaskan bahwa pembangunan Aceh pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi harus mencakup pemulihan sosial dan penguatan nilai-nilai adat sebagai fondasi kehidupan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam arahannya saat membuka Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2026 yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur Pemerintah Aceh, pimpinan MAA tingkat Aceh dan kabupaten/kota, ulama, tokoh adat, cendekiawan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sejumlah pejabat juga hadir, di antaranya Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah, Asisten I Sekda Aceh, Kapoksahli Kodam Iskandar Muda, Dirbinmas Polda Aceh, perwakilan Mahkamah Syar’iyah Aceh, Kasi II Asintel Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Komisi VII DPR Aceh, serta Rektor ISBI Aceh.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menekankan bahwa Musyawarah Besar MAA bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah peradaban Aceh ke depan yang berakar pada adat dan syariat.
“Aceh bukan sekadar wilayah, tetapi jati diri, kehormatan, dan peradaban yang berdiri di atas adat dan syariat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan falsafah Aceh, “Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”, sebagai landasan yang menunjukkan kuatnya peran adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Secara khusus, Wali Nanggroe menyoroti dampak bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan kehidupan masyarakat adat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun kembali harapan. Tidak hanya memperbaiki jalan, tetapi memulihkan arah kehidupan,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemulihan, ia meminta konsolidasi dan sinergi lintas lembaga, termasuk pemerintah, lembaga adat, serta pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap Musyawarah Besar MAA 2026 mampu menghasilkan langkah konkret dalam pemulihan Aceh.
Majelis Adat Aceh juga didorong berperan dalam mediasi sosial di wilayah terdampak, penguatan harmoni masyarakat, pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran, serta pelestarian nilai adat dalam pembangunan kembali.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan adat di era modern melalui revitalisasi institusi, digitalisasi adat, pelibatan generasi muda, dan sinergi lintas sektor.
Menutup arahannya, Wali Nanggroe menyampaikan optimisme terhadap peran MAA dalam menjaga jati diri Aceh.
“Dari Meuligoe ini kita kirimkan pesan kepada seluruh rakyat Aceh: bahwa adat masih hidup, Aceh masih kuat, dan kita tidak akan pernah menyerah,” ujarnya. []
