ORINEWS.id – Pemerintah China menetapkan zona larangan terbang di wilayah lepas pantai dengan durasi yang tidak biasa, yakni selama 40 hari berturut-turut. Kebijakan ini memicu perhatian dan tanda tanya di kalangan pengamat penerbangan dan militer internasional karena dinilai berbeda dari pola latihan militer pada umumnya.
Penetapan zona tersebut dilakukan melalui Notice to Air Missions (NOTAM), yang biasanya digunakan untuk memperingatkan otoritas penerbangan terkait bahaya atau pembatasan sementara di ruang udara. Peringatan itu berlaku mulai 27 Maret hingga 6 Mei 2026, sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal, Senin (6/4/2026).
Hingga saat ini, Kementerian Pertahanan maupun otoritas penerbangan sipil China belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan zona tersebut.
Direktur Proyek SeaLight di Universitas Stanford, Ray Powell, menilai durasi 40 hari tanpa penjelasan latihan resmi merupakan hal yang tidak lazim.
“Apa yang membuat ini sangat menonjol adalah kombinasi status SFC-UNL (permukaan hingga ketinggian tak terbatas) dengan durasi luar biasa 40 hari dan tanpa adanya pengumuman latihan,” ujar Powell.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan kemungkinan adanya postur kesiapan operasional yang berkelanjutan, bukan sekadar latihan militer biasa. Jika terkonfirmasi sebagai latihan, langkah ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam cara Beijing menggunakan kontrol ruang udara sebagai sinyal militer.
Berdasarkan data Administrasi Penerbangan Federal (FAA) Amerika Serikat, zona yang dicadangkan China mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan pulau utama Taiwan. Area tersebut meliputi ruang udara di utara dan selatan Shanghai, serta membentang dari Laut Kuning yang berhadapan dengan Korea Selatan hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang.
Direktur Institut Studi Maritim China di US Naval War College, Christopher Sharman, menilai wilayah tersebut berpotensi menjadi lokasi simulasi konflik militer.
“Ruang udara tersebut dapat memberikan kesempatan untuk melatih jenis manuver pertempuran udara yang akan diperlukan dalam skenario seperti konflik,” katanya.
Penetapan zona ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk aktivitas militer di sekitar Taiwan yang sebelumnya dilaporkan meningkat hampir setiap hari. Seorang pejabat keamanan senior Taiwan menyebut China memanfaatkan perhatian Amerika Serikat yang teralihkan ke konflik Timur Tengah untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan.
Pejabat tersebut juga menilai penetapan zona ini ditujukan kepada Jepang, sebagai upaya menekan sekutu AS dan mengurangi pengaruh militer Amerika di kawasan Indo-Pasifik.
Sementara itu, Jepang diketahui telah mengerahkan rudal jarak jauh yang mampu menjangkau wilayah China, sedangkan delegasi Kongres AS mengunjungi Taiwan untuk membahas peningkatan kerja sama pertahanan.
Peneliti organisasi PLATracker, Ben Lewis, mencatat China telah empat kali menerbitkan NOTAM serupa dalam 18 bulan terakhir, namun biasanya hanya berlangsung sekitar tiga hari.
“Jendela waktu yang lebih lama kemungkinan berarti militer China sedang memberikan fleksibilitas penjadwalan bagi dirinya sendiri untuk pelatihan musim semi,” ujar Lewis.
Meski demikian, ia menilai kecil kemungkinan terjadi eskalasi besar dalam waktu dekat, mengingat adanya agenda diplomatik penting antara Beijing, Taipei, dan Washington, termasuk rencana pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Mei mendatang. []
