ORINEWS.id — Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang yang kini menempati hunian sementara (huntara) II di sekitar Kantor Bupati, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, mengeluhkan buruknya fasilitas dasar. Ketersediaan air bersih dan beban biaya listrik menjadi persoalan utama yang hingga kini belum teratasi.
Kondisi tersebut menambah beban warga yang sebelumnya telah kehilangan harta benda akibat bencana. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di huntara dinilai belum terwujud.
Salah seorang warga, Lisa, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya sejak tinggal di lokasi tersebut. Ia menuturkan, air yang tersedia dalam kondisi keruh dan berbau sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami di sini kesulitan air. Sejak tinggal di sini, airnya keruh, berbau, dan anak saya masih kecil dengan kulit sensitif hingga alergi, merah-merah, dan gatal-gatal. Mau tidak mau kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Lisa kepada ORINEWS.id, Jumat (3/4/2026).
Menurut dia, kondisi air tersebut sudah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa ada perbaikan yang signifikan.
“Awal mula kami tinggal, airnya memang sudah keruh. Kami sangka lama-kelamaan akan jernih. Namun setelah berbulan-bulan menjalani hidup di huntara, kami justru semakin menderita karena fasilitas airnya membawa penyakit. Banyak anak kecil di sini,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan biaya listrik yang harus ditanggung sendiri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lisa menyebut, penggunaan listrik dengan sistem token menjadi beban tambahan bagi keluarga yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap.
“Listrik dibayar menggunakan token 4 ampere, seminggu Rp50 ribu. Itu sangat berat bagi kami yang sudah tidak punya penghasilan lagi. Sebelum banjir saja hidup kami sudah susah, sekarang semakin parah,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Hendra Gunawan. Ia menyoroti kualitas pembangunan sumur bor yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang disebut-sebut cukup besar.
“Saya lihat di YouTube Sekretariat Presiden, saat Presiden Prabowo rapat dengan pejabat membahas nasib kami, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan anggaran sumur bor mencapai Rp150 juta per unit. Kalau memang benar anggaran sebesar itu diberikan untuk sumur bor di beberapa titik di Aceh Tamiang, kami sangat kecewa dengan hasilnya. Kenyataannya di lapangan, airnya masih keruh, berbau, dan menyebabkan gatal-gatal, sepertinya kurang dalam. Lebih baik sumur biasa yang dikerjakan tukang lokal, sumur cincin mungkin Rp6–7 juta saja sudah bisa jernih,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran tersebut, terlebih dalam situasi darurat.
“Kalau memang benar anggarannya sebesar itu dan dilihat dari hasilnya, ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai bencana yang kami alami justru dijadikan proyek oleh sejumlah oknum di lapangan untuk memperkaya diri di tengah penderitaan kami,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, khususnya dalam memperbaiki penyediaan air bersih yang layak dan aman digunakan. Mereka juga meminta perhatian terhadap beban biaya listrik yang dinilai semakin memberatkan kehidupan di pengungsian.
“Tolong bapak Pemerintah kami sangat butuh air bersih untuk kehidupan kami sehari-hari, di sini banyak anak kecil anak bayi. Kami tidak sanggup lagi lihat tangisan mereka yang merintih kesakitan karena dampak air ini,” tutur Lisa.
Reporter: Khairil Akram
Editor: Mirzuanda. R
