ORINEWS.id – Komitmen menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani mengantarkan Kejaksaan Tinggi Aceh meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.
Penetapan tersebut diumumkan dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan Kompetisi BerAKHLAK di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Rabu, 17 Desember 2025, di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
Acara dibuka oleh ST Burhanuddin bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Piagam penghargaan yang ditandatangani Jaksa Agung diserahkan oleh Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Asep N. Mulyana, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi.
Predikat WBK tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1126 Tahun 2025. Selain Kejati Aceh, dua satuan kerja di wilayah Aceh juga meraih predikat serupa, yakni Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Kejaksaan Negeri Nagan Raya.
Capaian ini menempatkan Aceh sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan RI pada 2025.
Yudi Triadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung reformasi birokrasi. Ia menegaskan, penghargaan WBK bukan tujuan akhir.
“Penghargaan ini adalah amanah sekaligus tanggung jawab besar bagi kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan pengawasan internal, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia berharap keberhasilan Kejati Aceh, Kejari Aceh Tamiang, dan Kejari Nagan Raya dapat menjadi pemantik semangat bagi satuan kerja lainnya. Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen memperkuat pendampingan dan penguatan integritas agar seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya dapat meraih predikat WBK dan manfaat transformasi birokrasi benar-benar dirasakan masyarakat. []
