TERBARU

Ekonomi

DPRK Banda Aceh Terima Rancangan Qanun APBK 2026 dari Wali Kota

ORINEWS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendengarkan penjelasan dan menerima secara langsung dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dewan di Lantai 4 Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (10/11/2025).

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan langsung dokumen Raqan APBK 2026 kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST. Penyerahan itu turut disaksikan Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II Dr. Musriadi, serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh lainnya.

Advertisements
BANK ACEH - HPN 2026

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Irwansyah ST mengatakan bahwa sesuai mekanisme, rancangan APBK yang diajukan oleh eksekutif akan dibahas bersama oleh legislatif melalui Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), serta antara komisi-komisi DPRK dengan masing-masing OPD mitra kerja. Hasil pembahasan itu nantinya akan melahirkan Qanun APBK Tahun Anggaran 2026 yang bermanfaat bagi kemajuan Kota Banda Aceh.

Ia berharap materi Rancangan Qanun APBK 2026 telah menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berimbang, benar, dan wajar, serta sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga
Bank Aceh Tetap Beroperasi Selama Libur Lebaran pada 1-2 April, Khusus Pembayaran Gaji Pensiun

“APBK bukan sekadar dokumen angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi cerminan arah kebijakan publik, kebijakan fiskal, serta komitmen politik untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, penyusunan rancangan qanun APBK 2026 harus memastikan konsistensi dengan RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029 dan RKPD 2026,” kata Irwansyah.

Ia menegaskan, setiap program yang dianggarkan harus benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan, religius, dan berdaya saing untuk mewujudkan visi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi. Menurutnya, efisiensi dan efektivitas belanja publik sangat penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Selain itu, Irwansyah juga mendorong pemerintah kota memperbanyak ruang kreativitas bagi anak muda sebagai wadah inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah juga perlu memastikan penyelenggaraan event dan festival secara rutin dengan kalender kegiatan yang terencana dan berkesinambungan. Langkah tersebut, katanya, tak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjadi sarana efektif memasarkan produk-produk UMKM warga.

Di sisi lain, ia menilai penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperluas basis ekonomi melalui pengembangan komoditas baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti budidaya lobster di kawasan Ulee Lheu, kebun melon dan anggur, serta ternak lele dan ayam. Upaya diversifikasi ekonomi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Baca Juga
Dukung Investasi Berkelanjutan, AGASID 2024 Ajak Investor Melirik Aceh

Irwansyah juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai peluang strategis dalam pemberdayaan ekonomi warga. Ia menyebut, program MBG yang membutuhkan berbagai bahan pangan dan perlengkapan pelaksanaan dapat menjadi sumber perputaran ekonomi lokal jika bahan bakunya disuplai langsung oleh masyarakat atau kelompok usaha di gampong.

“Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga dari sisi ekonomi masyarakat. Pemerintah kota perlu memfasilitasi potensi gampong dalam membangun usaha penyedia bahan baku bagi program MBG, baik berupa bahan makanan, tekstil, maupun produk pendukung lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai penyokong ekonomi kerakyatan agar usaha kecil dan mikro semakin mandiri dan kompetitif. Untuk mewujudkan seluruh arah kebijakan tersebut, menurutnya, dibutuhkan kerja keras, langkah konkret, serta strategi komprehensif dari pemerintah kota dalam menggalang dukungan dan investasi dari berbagai pihak.

“Sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi kunci dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh ke depan,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. []

Komentari!

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.
Enable Notifications OK No thanks