ORINEWS.id – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Ar-Raniry, Sofiatuddin Syah, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Hal itu disampaikan Sofiatuddin dalam diskusi publik bertema “Implementasi SDGs melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang digelar di Aula Theater Museum UIN Ar-Raniry, Senin (29/9/2025).
Menurut dia, perguruan tinggi tidak hanya berperan mencetak lulusan unggul secara akademik, tetapi juga wajib memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.
“Kekerasan di perguruan tinggi, baik pelecehan seksual, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk lainnya, bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai nilai luhur pendidikan. Karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan harus menjadi bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi yang baik,” ujar Sofiatuddin dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa perlu dilibatkan aktif dalam gerakan budaya antikekerasan, bukan hanya menjadi penerima manfaat kebijakan.
“Mahasiswa dapat menjadi pengawas sosial, membangun komunitas peduli, serta mendorong lahirnya gerakan kultural yang menolak segala bentuk kekerasan di kampus,” tambahnya.
Sofiatuddin juga menyoroti peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry yang dinilai strategis dalam advokasi, pendampingan, dan pengarusutamaan perspektif gender.
“PSGA perlu diperkuat secara kelembagaan dan difasilitasi agar mampu menjadi pusat keunggulan dalam isu gender dan pencegahan kekerasan,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan, Koordinator PSGA UIN Ar-Raniry, Dr Nashriyah, menyebut kekerasan menjadi hambatan besar bagi tercapainya pendidikan berkualitas.
Ia memaparkan data bahwa pelecehan seksual menjadi kasus terbanyak di perguruan tinggi (45 persen), disusul perundungan (30 persen).
Menurut Nashriyah, edukasi wajib bagi mahasiswa dan dosen merupakan strategi pencegahan paling efektif dengan tingkat keberhasilan hingga 85 persen dalam membangun budaya nol toleransi kekerasan.
Namun, ia menilai budaya diam (silence culture) dan relasi kuasa yang timpang antara senior dan junior maupun dosen dan mahasiswa menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus.
“Implementasi SDGs di perguruan tinggi hanya bisa terwujud bila ada ekosistem kampus yang aman. Kebijakan, pencegahan, dan penanganan adalah kunci,” tegasnya.
Diskusi publik ini merupakan hasil kolaborasi antara SDGs Center UIN Ar-Raniry, Mahasiswa Aceh Besar (Mabes), Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta PSGA. []
