*Oleh:Awalin Ridha, S.Pd
Belakangan ini, warganet ramai membanding-bandingkan kepemimpinan dua presiden terakhir: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Perbandingan ini bukan muncul dari manuver elite politik, melainkan lahir dari percakapan warganet yang merasa tidak puas terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini. Era SBY dipersepsikan sebagai masa yang demokratis, terukur, dan relatif stabil, sementara era Jokowi dinilai penuh kontradiksi dan sarat beban utang.
Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang terkendali, utang luar negeri relatif terjaga, dan kebebasan sipil lebih terasa. Kebijakan diambil dengan perhitungan matang meskipun membuatnya kerap dicap lamban. Di mata banyak kalangan, SBY memimpin tanpa perlu menekan suara lawan politik atau mencampuri proses suksesi setelah ia lengser. Ia memilih menjalani masa pasca-presiden dengan tenang, menjadi pembicara internasional, menulis buku, hingga melukis.
Kontras ini semakin terasa saat warganet membandingkan Jokowi dengan SBY. Di bawah Jokowi, pembangunan infrastruktur memang masif, namun diiringi lonjakan utang, dugaan penyempitan ruang demokrasi, dan manuver politik keluarga yang mengubah citra presiden. Jokowi kerap menyatakan tidak akan ikut campur dalam urusan politik pasca-kepresidenan, tetapi tindakannya dianggap justru menunjukkan cawe-cawe yang berlebihan. Ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan inilah yang menimbulkan gelombang kritik, bahkan setelah ia tak lagi menjabat.
Tak heran jika warganet menjadikan SBY sebagai antitesis Jokowi, yakni simbol presiden yang tenang, elegan, dan konsisten. Hal ini berlawanan dengan Jokowi yang dipandang tergesa-gesa, penuh intervensi, dan meninggalkan jejak kontroversi. Dampaknya, citra SBY ikut terdongkrak, sementara Jokowi menghadapi penurunan kepercayaan yang semakin nyata setelah turun dari tampuk kekuasaan.
Percakapan di media sosial ini muncul secara organik. Setiap kali muncul kebijakan yang dianggap kontroversial, warganet segera mencari pembanding, dan nama SBY hampir selalu disebut. Semakin banyak kontroversi yang melingkupi Jokowi, semakin kuat dorongan untuk mengingat masa pemerintahan SBY yang dinilai lebih damai dan terkendali.
Perbandingan ini bahkan merembet ke generasi berikutnya. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka, dua putra mantan presiden yang sama-sama terjun ke politik, ikut menjadi bahan pembahasan. AHY dipuji karena kemampuan komunikasi yang terukur, wibawa yang terjaga, serta karier politik yang dibangun melalui jalur organisasi dan partai. Sebaliknya, Gibran yang kini menjabat wakil presiden kerap menuai kritik karena minim pengalaman dan gaya komunikasi yang dinilai kaku. Perbandingan terbalik ini oleh banyak warganet disebut bak “langit dan bumi.”
Secara tidak langsung, Jokowi sendiri memberi panggung ini kepada SBY dan AHY. Bukan karena Demokrat sengaja mencari sorotan, melainkan karena kekecewaan publik terhadap Jokowi. Setiap kali SBY atau AHY muncul di media, pamor mereka ikut terangkat sebagai simbol pembanding.
Gejala ini memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Jika Demokrat mampu mengelola isu ini dengan cerdas, potensi kenaikan suara Demokrat akan meningkat. Apalagi AHY kini berada di kabinet pemerintahan, posisi yang membuat citra Demokrat bisa menembus basis pemilih moderat di luar pendukung tradisional partai.
Namun jika Demokrat terlalu agresif mengeksploitasi isu perbandingan SBY–Jokowi, publik bisa balik mencurigai niat mereka. Alih-alih meraih simpati, Demokrat bisa dianggap sekadar menumpang pada kekecewaan rakyat terhadap Jokowi tanpa menawarkan solusi nyata. Untuk itu, keseimbangan menjadi kunci: memanfaatkan momentum tanpa kehilangan citra santun dan elegan ala SBY.
Manifestasi ini juga mengingatkan bahwa rakyat punya memori politik. Mereka tidak melupakan era kepemimpinan sebelumnya. Jika pemimpin sekarang dinilai gagal memenuhi janji, mereka akan mengingat pemimpin yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini, SBY menjadi figur nostalgia politik yang justru semakin relevan ketika Jokowi dihantam kritik.
Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bahwa narasi politik tidak bisa sepenuhnya dikendalikan dari atas. Jokowi mungkin berharap citranya tetap terjaga setelah turun dari jabatan, tetapi persepsi publik bergerak sendiri, dipengaruhi fakta di lapangan dan percakapan di media sosial. Di sinilah SBY dan Demokrat memperoleh panggung gratis: cukup hadir konsisten di ruang publik, dan rakyat sendiri yang melakukan perbandingan.
Bagi Demokrat, peluang ini adalah modal strategis. Bila dimanfaatkan dengan baik, partai ini bisa memperluas basis dukungan dan mengokohkan diri sebagai alternatif kekuasaan. Namun jika salah langkah, pamor ini bisa cepat memudar. Politik selalu dinamis, dan simpati publik bisa berubah seiring munculnya figur baru yang lebih segar.
Pada akhirnya, SBY sebagai antitesis Jokowi menunjukkan satu pesan penting: kepemimpinan dinilai bukan hanya saat menjabat, tetapi juga setelah lengser. Cara seorang mantan presiden bersikap akan memengaruhi bagaimana publik menilai masa pemerintahannya. SBY memilih jalan tenang dan konsisten, sementara Jokowi dinilai masih mengatur jalannya politik meski sudah bukan presiden. Perbandingan yang kini menjadi bahan pembicaraan luas sekaligus peluang emas bagi Partai Demokrat.
