ORINEWS.id – Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (3/6), setelah menghadapi tekanan Politik yang kian memuncak serta kemarahan publik atas gaya hidup mewah keluarganya yang viral di media sosial.
Pengunduran diri ini diumumkan secara resmi dalam sidang parlemen, sehari setelah mosi tidak percaya terhadap dirinya diajukan oleh sejumlah anggota legislatif.
Langkah ini mengakhiri masa jabatannya yang dimulai sejak Januari 2021, saat ia diangkat sebagai perdana menteri termuda Mongolia di usia 41 tahun, dengan latar belakang reformis dan reputasi sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, citra tersebut tercoreng akibat kemunculan unggahan viral yang menampilkan gaya hidup anak sulungnya, Oyunbileg Luvsannamsrai, yang berusia 23 tahun.
Dalam video dan foto yang beredar luas di media sosial Mongolia, seperti yang dilansir dari Kompas.com sejak pertengahan Mei lalu, Oyunbileg terlihat menggelar pesta pertunangan mewah di sebuah hotel bintang lima di Ulaanbaatar.
Acara tersebut menampilkan dekorasi kelas atas, penampilan artis ternama, serta penggunaan barang-barang bermerek mewah seperti jam tangan Swiss, gaun desainer internasional, dan mobil sport keluaran terbaru.
Publik bereaksi keras atas unggahan tersebut, menyebutnya tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah memburuk.
Mongolia saat ini tengah menghadapi laju inflasi tinggi, pengangguran yang meningkat, serta kesenjangan sosial yang melebar, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan pekerja informal.
Kemarahan publik semakin meluas ketika berbagai pertanyaan muncul mengenai sumber kekayaan keluarga perdana menteri.
Hal ini menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan, mengingat Oyun-Erdene selama ini dikenal berasal dari keluarga petani sederhana di Provinsi Khentii, Mongolia bagian timur.
Tekanan terhadap Oyun-Erdene meningkat setelah sejumlah anggota parlemen oposisi mengajukan mosi tidak percaya pada Senin (2/6).
Mereka menuding perdana menteri telah gagal menjaga integritas pemerintahan dan memberikan contoh kepemimpinan yang etis di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat.
Dalam pidato pengunduran dirinya di hadapan parlemen, Oyun-Erdene menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Mongolia dan menyatakan bahwa dirinya menerima tanggung jawab politik atas kontroversi yang melibatkan keluarganya.
“Sebagai pemimpin negara, saya harus menjadi contoh dalam hal integritas dan kesederhanaan. Ketika kepercayaan publik mulai luntur, saya tidak punya pilihan selain mundur. Ini adalah keputusan yang berat, tetapi saya melakukannya demi menjaga stabilitas negara dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi,” ujarnya dengan suara bergetar.
Oyun-Erdene juga membantah adanya penyalahgunaan dana publik oleh keluarganya, namun ia mengakui bahwa kelalaian dalam mengelola citra publik telah menimbulkan persepsi yang negatif dan krisis kepercayaan.
Reaksi atas pengunduran diri ini beragam. Di media sosial, sebagian warga menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Namun tidak sedikit pula yang menyayangkan pengunduran diri Oyun-Erdene, mengingat sejumlah inisiatif reformasinya dalam pemerintahan, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan pengembangan digitalisasi layanan publik.
Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, dalam pernyataan singkatnya menyatakan penghargaan atas pengabdian Oyun-Erdene selama menjabat dan mengumumkan bahwa proses penunjukan perdana menteri baru akan segera dimulai sesuai mekanisme konstitusi.
Sementara itu, Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dikabarkan tengah mempertimbangkan beberapa nama calon untuk menggantikan posisi Oyun-Erdene, termasuk Wakil Perdana Menteri Amarsaikhan Sainbuyan dan Menteri Keuangan Javkhlan Bold.
Situasi politik Mongolia diperkirakan akan tetap dinamis dalam beberapa pekan ke depan. Para pengamat menyebut bahwa kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam menjaga integritas kepemimpinan, terutama di era keterbukaan informasi dan pengawasan publik yang semakin ketat melalui media sosial.
