ORINEWS.id – Swedia mengumumkan rencana untuk menimbun makanan dan pasokan pertanian secara besar-besaran untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin. Langkah ini digambarkan oleh pejabat negara sebagai respons terhadap ancaman yang semakin meningkat dari Rusia.
Moskow menolak klaim tersebut dan menegaskan langkah Swedia tidak menimbulkan bahaya bagi negara-negara NATO atau Uni Eropa.
Dewan Pertanian Swedia menyampaikan pada Selasa bahwa mereka akan membangun cadangan darurat biji-bijian dan pasokan penting lainnya untuk memastikan warga memiliki akses pangan yang cukup “jika terjadi krisis serius dan, dalam kondisi ekstrem, perang.” Pemerintah telah mengalokasikan sekitar USD57 juta dalam anggaran 2026 untuk mendanai program ini.
Fasilitas penyimpanan pertama akan dibangun di wilayah utara Swedia, mengingat “kepentingan militer strategisnya” dan rendahnya tingkat swasembada gandum, kata Menteri Pertahanan Sipil Carl-Oskar Bohlin. Ia menambahkan “tidak ada waktu yang terbuang.”
Penyimpanan baru akan dibangun pada periode 2026-2028, dengan target menjamin pasokan pangan setara 3.000 kalori per orang per hari selama kondisi siaga tinggi.
Sementara itu, anggota parlemen Finlandia mengumumkan rencana latihan bawah tanah bulan depan untuk berlatih bekerja dalam kondisi perang, dengan alasan serupa terkait dugaan ancaman dari Rusia.
Moskow berulang kali mengecam apa yang disebutnya histeria anti-Rusia dan ketakutan yang disebarkan para pemimpin Eropa Barat, menekankan bahwa mereka tidak memiliki niat atau alasan untuk bertindak permusuhan terhadap negara Uni Eropa atau NATO mana pun.
Pejabat Rusia menyebut klaim Swedia dan Finlandia sebagai “omong kosong” yang dimaksudkan untuk membenarkan anggaran militer yang membengkak serta militerisasi blok Barat.
Dalam pidatonya di Klub Diskusi Valdai awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO pada 2023 sebagai “bodoh”. Ia menegaskan Moskow tidak memiliki masalah dengan kedua negara dan telah lama menjalin hubungan persahabatan.
Putin menambahkan kedua negara Nordik “kehilangan manfaat status netral mereka” dengan bergabung ke blok yang dipimpin AS, dan keputusan tersebut merusak stabilitas regional tanpa meningkatkan keamanan mereka. []
