ORINEWS.id – Infrastruktur penting di Jalur Gaza, termasuk air, sanitasi, dan energi, berada di ambang kehancuran total setelah hampir dua tahun perang. Laporan terbaru Arava Institute memperingatkan bahwa skala kerusakan lingkungan di wilayah tersebut bisa membuat pemulihan mustahil tanpa tindakan internasional segera.
Mengutip Al Mayadeen, Minggu (19/10/2025), menurut laporan itu, 69 persen infrastruktur Gaza telah rusak, membuat lebih dari dua juta warga Palestina berisiko menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan di tengah kerusakan lingkungan yang meluas.
Arava Institute memperkirakan bahwa kerusakan infrastruktur di Gaza telah mencapai tingkat kritis. Sekitar 93 persen rumah tangga kini mengalami kerawanan air, dengan pasokan air harian turun menjadi hanya 8,4 liter per orang—jauh di bawah ambang batas darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 15 liter.
Semua instalasi pengolahan air limbah disebut telah berhenti beroperasi. Limbah mentah kini mengalir ke laguna-laguna darurat yang berisiko meluap ke permukiman dan merembes ke akuifer pesisir, sumber utama air tanah Gaza. Hampir separuh rumah tangga melaporkan adanya limbah atau genangan air dalam radius 10 meter dari tempat tinggal mereka, meningkatkan risiko wabah penyakit seperti kolera.
Pembangkitan listrik juga turun lebih dari 80 persen. Pemadaman berlangsung hingga 22 jam per hari, membuat operasi kemanusiaan bergantung pada generator diesel.
Lahan Pertanian Rusak, Air Langka, Limbah Tak Terkendali
Dampak ekologis turut melumpuhkan kemampuan Gaza untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Berdasarkan citra satelit yang dikutip dalam laporan tersebut, sekitar 80 persen lahan pertanian rusak atau hancur pada Maret 2025. Tingkat malnutrisi pun melonjak hingga sepuluh kali lipat dibanding sebelum genosida.
“Aktivitas militer intensif, seperti pergerakan alat berat, memadatkan, mengikis, dan menguras lapisan tanah atas yang subur, sehingga menyulitkan pertumbuhan vegetasi,” tulis laporan itu. Hilangnya lahan subur disebut sebagai “kerugian serius” bagi ketahanan pangan regional.
Krisis air Gaza juga diperparah oleh blokade penangkapan ikan. Pembatasan maritim Israel disebut membuat aktivitas nelayan “hampir mustahil sejak awal konflik.” Setidaknya 120 nelayan tewas, sementara lainnya terpaksa mencari ikan di wilayah pantai yang berbahaya.
Direktur diplomasi lingkungan terapan Arava Institute, Dr. David Lehrer, menyebut situasi di Gaza jauh melampaui krisis kemanusiaan.
“Lingkungan Gaza sedang terpuruk, air yang tercemar, lahan pertanian yang rusak, dan jaringan listrik yang hancur mendorong wilayah tersebut ke ambang kehancuran,” kata Dr. Lehrer. “Apa yang kita saksikan bukan hanya bencana kemanusiaan, tetapi juga keruntuhan ekologis yang mengancam kemungkinan pemulihan.”
Tiga Fase Pemulihan Gaza
Laporan Arava Institute menguraikan strategi pemulihan tiga fase: absorptif, adaptif, dan transformatif.
Fase awal menargetkan kebutuhan mendesak seperti air bersih dan tempat penampungan darurat. Fase adaptif mencakup solusi energi terdesentralisasi dan pengolahan air limbah. Sementara itu, fase transformatif menekankan pemulihan ekosistem secara menyeluruh dan kerja sama regional untuk mengelola sumber daya bersama.
Beberapa teknologi yang diuji di Gaza meliputi jaringan mikro bertenaga surya, generator air atmosfer, sistem biofiltrasi air limbah, dan blok GreenCake—material bangunan dari puing daur ulang.
Gencatan Senjata Picu Pemulihan, Tapi Layanan Tetap Lumpuh
Ribuan warga Palestina mulai kembali ke sisa rumah mereka setelah perjanjian gencatan senjata baru-baru ini. Para pemimpin dunia yang berkumpul di Mesir menyambut kesepakatan itu sebagai langkah awal rekonstruksi, meski masih banyak pertanyaan mengenai tata kelola, pendanaan, dan peta jalan jangka panjang.
Awal tahun ini, Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa memperkirakan bahwa pembangunan kembali Gaza akan memerlukan dana sekitar 53 miliar dolar AS. Negara-negara Arab kaya diharapkan turut menyumbang, namun aspek lingkungan masih sering diposisikan sebagai prioritas sekunder.
Dr. Lehrer mengingatkan agar pemulihan ekologi tidak diabaikan dalam upaya rekonstruksi.
“Menunggu politik untuk mengejar ketertinggalan bukanlah suatu pilihan,” ujarnya. “Pemulihan harus dimulai sekarang, dengan solusi berbasis komunitas yang dapat memulihkan tanah, air, dan udara.”
