ORINEWS.id – Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa mengumumkan rencana pemulihan dan rekonstruksi tiga tahap untuk Jalur Gaza, bekerja sama dengan para ahli Arab dan internasional. Program tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar USD67 miliar (sekitar Rp1.111 triliun) dan akan dijalankan selama lima tahun.
Mengutip sindonews, Sabtu (18/10/2025), dalam konferensi pers di Ramallah menjelang pertemuan khusus terkait rencana tersebut, Mustafa menyebut inisiatif ini dirancang untuk membangun kembali Gaza yang porak poranda akibat hampir dua tahun serangan Israel. Perang itu telah menewaskan puluhan ribu warga dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut. Sejumlah diplomat dan perwakilan lembaga internasional hadir dalam acara itu.
Mustafa menjelaskan, tahap pertama akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan serta perbaikan infrastruktur dasar dalam kurun enam bulan, dengan kebutuhan dana mencapai USD3,5 miliar.
Tahap kedua akan berlangsung selama tiga tahun dengan anggaran USD30 miliar, sementara tahap akhir diarahkan pada rekonstruksi menyeluruh dan pemulihan jangka panjang.
Ia mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan mitra internasional untuk mengamankan pendanaan, dan sebuah konferensi besar mengenai rekonstruksi akan digelar di Mesir satu bulan setelah perang berakhir.
Mustafa menegaskan, Israel harus melaksanakan kewajibannya dengan menarik pasukan dari Gaza, membuka seluruh perlintasan perbatasan, serta mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan material untuk rekonstruksi.
Terkait tata kelola di Gaza, Mustafa menolak adanya campur tangan pihak luar.
“Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun atas tata kelola Gaza,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina (PA) yang saat ini mengelola Tepi Barat di bawah pendudukan Israel akan memperluas kewenangannya ke Gaza bila situasi memungkinkan.
“Tidak akan ada perselisihan internal Palestina mengenai masalah ini,” kata Mustafa.
Meski demikian, Israel tetap menolak kemungkinan keterlibatan Otoritas Palestina maupun Hamas dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Mustafa menegaskan kembali bahwa PA memandang Gaza sebagai bagian integral dari negara Palestina dan terus bekerja “siang dan malam” untuk memulihkan tata kelola di wilayah itu.
Negosiasi tahap kedua gencatan senjata diperkirakan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Hamas menuntut penghentian total perang, penarikan penuh pasukan Israel, serta hak mempertahankan persenjataannya.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelumnya dicapai berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama perjanjian itu mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina serta penyusunan mekanisme pembangunan kembali Gaza tanpa melibatkan Hamas.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan menjadikan wilayah tersebut hampir tidak layak huni. []
