ORINEWS.id – Kepala Badan Kesbangpol Aceh melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Agussalim, ST, M.Si mengatakan pada tahun 2024 lalu Indek Demokrasi Indonesia mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya. terakhir tahun 2023 IDI Aceh mengalami penurunan 77,53 dari tahun 2022 80,82.
Hal itu disampaikan Agussalim saat membuka Forum Group Discussion (FGD) IDI Aceh bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Kesbangpol Aceh, Selasa (3/6/2025).
“Aceh saat ini, seperti yang dirilis BPS Aceh, berada diurutan ke 18 dari 33 Provinsi di Indonesia,” katanya.
Untuk itu–Agussalim berharap–FGD dengan lintas organisasi masyarakat ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan IDI dalam menaikan kesadaran politik masyarakat Aceh kedepan.
“Dalam kajian ini yang menjadi pertimbangan demokrasi terkait kebebesan, Kesetaraan dan tolak ukur lembaga Demokrasi,” ujarnya.
Sementara Koordinator Bidang Statistik Sosial BPS Aceh Abdul Hakim, S.Si., M.Si dalam penjelasannya menjelaskan, dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia bertugas mengumpulkan data bekerjasama dengan Bappenas, Kemenkopolhukam dan Kemendagri.
“Data IDI dikumpulkan dalam suatu kejadian atau Fakta,” kata Abdul Hakim.
Sepanjang Tahun 2024–katanya– ada ditemukan 3 Kejadian/Kasus terkait Indikator di Provinsi Aceh.
Abdul Hakim menyebut, ada beberapa indikator BPS dalam melakukan pengukuran sesuai fakta, namun akan menjadi pertimbangan BPS jika ada informasi yang lebih akurat.
“Intinya fakta dilapangan yang terjadi sebagai pendalaman, namun BPS tidak memiliki kewenangan, BPS hanya akan memastikan sebuah fakta. Yang Pertama dilakukan BPS itu dari fakta, yang kedua yang bersumber dari masayarakat dan seperti kegiatan FGD hari ini,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti Direktur LSM CARA dan mantan anggota IDI ACeh Hidayatuddin, Pokja IDI Aceh Jauhari Ilyas, Ketua FKUB Aceh Hamid Zein, SH, M.Hum, WKU Golkar Aceh jamaluddin, Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh D Maulisman Hanafiah, Akademisi Fakultas Hukum USK Hj. Dr Ria Fitri, SH, M.Hum, LSM Flower Aceh Riswati, Yayasan Hakka Khon Khie Siong, Ketua Bidang Pencegahan Ombusdman Aceh Mauammar, dan Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan Sekretariat DPRA.[]
