ORINEWS.id – Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, (26/5/2025) pagi, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Asisten II Sekdakab Aceh Besar, M Ali mengikuti Rakor tersebut dari Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho. Turut mendampingi unsur Forkopimda, Kepala OPD serta anggota TPID Pemkab Aceh Besar.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengendalikan inflasi serta memastikan program prioritas nasional berjalan secara efektif di tingkat daerah. Fokus utama rakor kali ini adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
📎 Baca juga: Wagub: HLM TPID Bentuk Komitmen Kepala Daerah se-Aceh Kendalikan Inflasi
Program Koperasi Merah Putih ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi desa dan kelurahan dengan membentuk koperasi berbasis komunitas yang mampu menyederhanakan rantai distribusi barang kebutuhan pokok, menstabilkan harga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Inpres ini menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 koperasi aktif di seluruh wilayah Indonesia.
Mendagri menekankan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi benar-benar harus diwujudkan sebagai alat ekonomi yang mandiri, sehat, dan memberdayakan masyarakat. Ia meminta kepala daerah memastikan dukungan penuh terhadap program ini dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Sekdakab, M Ali menyatakan kesiapan Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung penuh program nasional tersebut.
“Kami memandang pembentukan koperasi ini sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi lokal. Koperasi desa akan menjadi tulang punggung dalam memperpendek rantai distribusi barang dan menekan gejolak harga di pasar,” ujar Ali.
Lebih lanjut, ia menambahkan, Pemkab Aceh Besar telah melakukan langkah-langkah pengawasan dan pemantauan harga secara berkala, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok.
Dalam laporan yang dipaparkan pada rakor tersebut, kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perbaikan.
Penurunan ini didorong oleh turunnya harga beberapa komoditas strategis seperti cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit, yang sebelumnya mengalami lonjakan akibat tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin.
Oleh karena itu, Pemkab Aceh Besar menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini dengan terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengedepankan pendekatan berbasis data dalam pengambilan kebijakan.
“Kita harus mengantisipasi gejolak harga secara dini. Dengan dukungan semua pihak, termasuk peran serta masyarakat melalui koperasi, kita yakin inflasi bisa tetap terkendali dan ekonomi rakyat terus tumbuh,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi sarana untuk berbagi praktik baik antar daerah dalam pengendalian inflasi dan pengembangan koperasi. Pemkab Aceh Besar akan segera menyusun langkah operasional percepatan pembentukan koperasi desa, termasuk pendampingan bagi pengurus koperasi, pelatihan manajemen usaha, serta integrasi dengan sistem pemasaran digital.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar optimis dapat menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. []
