ORINEWS.id – Polemik Sekda Aceh, M. Nasir dan Ketua DPRA, Zulfadli kian ramai dan meluas dibahas, beragam perspektif muncul dan dampak dari pandangan para pengamat tersebut semakin menciptakan kekisruhan dan kegaduhan. Sebenarnya jika dikritisi lebih mendalam, pernyataan Ketua DPRA tersebut dinilai hanyalah bentuk penilaiannya atas kinerja SKPA terutama Sekda yang harus diperbaiki kedepannya.
Melihat fenomena tersebut, Juanda Djamal, MA, Ketua DPW PA Kota Banda Aceh meresponnya dingin, menurutnya keduanya itu orangnya Mualem. Jadi para pengamat, akademisi dan bahkan tokoh-tokoh tersebut harusnya tidak perlu mempergaduh keadaan dengan berbagai narasi dan analisis tidak perlu.
“Bek Syeh-syoh kalau kata Mualem,” tegas Juanda, Minggu (1/2/2026).
“Melihat dinamika tersebut, sebagai kader Partai Aceh, rasanya saya perlu mengklarifikasi atas banyaknya pengamat yang menerjemahkan polemik ini terlalu jauh dan semakin liar, bahkan beberapa media online semakin menggoreng isu ini menjadi lebih liar, alamiah ataukah sengaja digesek terus, Wallah hu Alam Bissawab,” tambahnya.
Menurut Juanda, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2009, tugas Sekda membantu Mualem dalam penyusunan kebijakan, termasuk pengoordinasian administratif, pelaksanaan tugas Perangkat Aceh, dan pelayanan administratif. Sekda punya peran penting dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan seperti peraturan daerah/qanun, perencanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja SKPA.
“Jadi, Sekda bersama SKPA lainnya merupakan eksekutornya gubernur dan juga wakil gubernur, semua itu sesuai dengan yang sudah dibahas bersama dengan DPR Aceh, regulasi dan juga anggaran pembangunan ,” tegasnya.
“Kendatipun legislatif dan eksekutif berdebat dan saling kritik, itu hal biasa, apalagi bagi ketua DPRA, kepemimpinan Mualem harus dijaga dan dikawal dengan kuat, jangan sampai Mualem terperosok oleh tidak tertibnya administrasi pemerintahan,” lanjutnya.
Sebagai kader PA, beberapa kondisi dinilai sudah terbukti bahwa Ketua DPRA komit menjalankan perintah Mualem sampai selesai. Ketua DPRA dipandang selalu bertindak atas instruksi Mualem sebagai pimpinannya.
“Maka, sudah semestinya DPRA menjalankan fungsi pengawasannya atas jalannya penyelenggaraan birokrasi dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan bersama tersebut,” Jelas Juanda.
“Pernyataan Ketua DPRA semestinya dipandang sebagai masukan atas ketidakselarasan yang dinilainya sebagai pihak yang menjalankan pengawasan, sehingga jalannya layanan oleh birokrasi tetap sesuai dengan kesepakatan bersama yang selalu dibahas setiap tahapan penganggaran dan regulasi”, tambah Juanda.
Jadi, harus dipandang pula, bahwa Ketua DPRA yang juga salah seorang kader Partai Aceh terbaik di DPRA melakukan itu sebagai bentuk menjaga kepemimpinan Mualem tetap dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Bukan sebagaimana yang diterjemahkan oleh para pengamat dan analis politik yang terlihat semakin off-side.
“Sekda dan ketua DPRA adalah orang Mualem. Sekda bersama SKPA memimpin untuk mengeksekusi program pembangunan yang sesuai dengan visi-misi Mualem-Dek Fad. Begitu pula Ketua DPRA bersama pimpinan dan anggota DPRA mengawasi jalannya penyelenggaran birokrasi Aceh” jelasnya.
“Jadi, kewajiban DPRA mengingatkan jika ada kekeliruan dan tidak sesuai dengan visi-misi Mualem” lanjutnya.
Juanda menilai Justru salah, jika DPRA atau Ketua DPRA diam saja saat mereka tahu kekeliruan. Misalnya keluarnya surat gubernur ke PBB, keluar tanpa sepengetahuan Mualem menunjukkan tidak tertib dan tidak disiplin dalam penyiapan dan pembahasan R-APBA 2026, dan sebagainya.
Namun demikian, Juanda mengajak semua pihak terutama pengamat, media online dan tokoh-tokoh, agar tidak latah dan off-side dalam menyikapi isu tersebut.
Semua yang terjadi hanya sebatas chek and balance dalam sebuah sistem pemerintahan. Tekhusus sesama kader PA/KPA, dirinya mengajak bersama-sama untuk mendukung penuh kader-kader PA yang ada di DPRA agar mereka terus mengawal dan memperkuat kepemimpinan Mualem-Dek Fad melalui tupoksi DPRA, yaitu penganggaran, regulasi dan pengawasan. []
