*Oleh: Dr. Taufiq A. Rahim, SE, M.Si, Ph.D
Secara eksistensial, pembentukan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) beberapa bulan lalu sempat menghadirkan harapan baru bagi rakyat Aceh. Lembaga ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, mulai dari yang bersifat mendasar hingga krusial, baik dalam konteks keseimbangan mikro maupun makroekonomi.
Harapan tersebut mencakup pula kemampuan DEA merespons berbagai situasi, baik kondisi normal maupun keadaan luar biasa, seperti bencana alam dan kejadian mendadak yang berdampak pada ketidakseimbangan ekonomi, transaksi, serta stabilitas kehidupan sosial secara luas.
Namun harapan itu seolah terhenti ketika musibah banjir bandang akibat kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup melanda wilayah Aceh dan Sumatera pada 26 November 2025. Bencana tersebut menimbulkan dampak serius terhadap seluruh dimensi kehidupan rakyat, merusak tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara bersamaan.
Rakyat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami penderitaan yang luar biasa. Kehilangan harta benda, rumah, tanah, mata pencaharian, bahkan jatuh ke dalam kemiskinan massal menjadi kenyataan pahit yang tak terelakkan. Kondisi ini semakin diperparah oleh terputusnya akses jalan dan jembatan, lumpuhnya aliran listrik, air bersih, serta terganggunya komunikasi dan informasi.
Dalam situasi seperti ini, seluruh sektor kehidupan dan kebutuhan dasar ekonomi (basic needs of economics) berada dalam tekanan serius. Namun ironisnya, saran, masukan, maupun langkah penyelesaian dari Dewan Ekonomi Aceh sebagai institusi resmi yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) nyaris tidak terdengar. Padahal, realitas yang terjadi menunjukkan krisis ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lingkungan hidup yang saling berkelindan.
Gejolak harga yang tidak terkendali, kenaikan harga barang secara signifikan, kelangkaan barang dan jasa, serta kesulitan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup telah menjadi bagian dari keseharian rakyat. Mobilitas barang dan jasa yang terganggu semakin memperparah kondisi, membuat kebutuhan pokok dan kebutuhan mendasar kian sulit dijangkau.
Dalam konteks inilah, semestinya Dewan Ekonomi Aceh tampil dengan gagasan, rekomendasi kebijakan, serta solusi strategis guna menjaga keseimbangan dan stabilitas makroekonomi Aceh. Namun hingga kini, secuil harapan pun nyaris tak terdengar. Tidak ada dorongan teknis maupun teoretis yang dapat menjadi pegangan di tengah jeritan rakyat yang semakin kencang.
Kondisi ini seolah merefleksikan tesis ekonomi klasik bahwa ketidakseimbangan pasar akan mencari keseimbangannya sendiri. Segala sesuatu dibiarkan bergerak mengikuti fluktuasi pasar, tanpa kehadiran kebijakan korektif yang berpihak pada rakyat. Rakyat pun seakan dipersilakan menyelesaikan persoalannya sendiri, seolah tanpa negara dan tanpa pemimpin.
Dalam situasi demikian, kekecewaan publik terhadap Dewan Ekonomi Aceh menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Kehadirannya yang resmi melalui Surat Keputusan (SK) justru kontras dengan perannya yang nyaris tak terasa. Lembaga ini lebih tampak sebagai simbol administratif ketimbang institusi fungsional.
Tak berlebihan jika sebagian masyarakat memaknainya seperti seonggok batu nisan: namanya tertera, keberadaannya ada, namun fungsinya hanya menjadi penanda. Seperti prasasti di kuburan massal atau kompleks pemakaman Kerkhof dekat Blang Padang, nama-nama itu dapat dibaca, tetapi tak lagi berbicara.
Karena itu, ketika ada yang mempersoalkan atau memprotes keberadaan Dewan Ekonomi Aceh, sesungguhnya hal tersebut bukanlah salah alamat. Diamnya lembaga ini justru mempertegas jarak antara harapan awal dan realitas yang dihadapi rakyat.
Di tengah krisis makroekonomi yang berlangsung, rakyat Aceh dihadapkan pada pilihan untuk bertahan dengan segala keterbatasan. Ada anekdot bahwa diam itu emas. Mungkin, dalam logika ini, keheningan Dewan Ekonomi Aceh justru dianggap sebagai kebajikan, sementara rakyat diminta bersabar menghadapi ketidakseimbangan dan ketidakadilan ekonomi yang nyata.
Pada akhirnya, sebagaimana pernyataan Gubernur Aceh yang sempat populer, “jangan berharap kepada manusia, nanti akan kecewa, maka berharaplah kepada Allah SWT.” Ungkapan ini menjadi refleksi pahit atas kondisi yang dihadapi rakyat hari ini.
Rakyat pun semakin memahami, kepada siapa dan kepada apa sesungguhnya harapan dapat digantungkan, ketika banjir bandang berujung pada krisis ekonomi yang parah dan menyengsarakan, sementara lembaga yang diharapkan hadir justru memilih diam.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Ekonomi serta Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh
