ORINEWS.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tanggung jawab penuh atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dinilai sebagai langkah tepat secara protokoler kenegaraan. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan agar penyelesaiannya tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyebut langkah Presiden Prabowo sudah sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Hari kepada RMOL, Jumat, 7 November 2025.
Menurutnya, proyek Whoosh tidak hanya bersifat business to business (B2B), tetapi juga melibatkan kerja sama antar pemerintah atau government to government (G2G) dan government to business (G2B), yang secara otomatis menuntut keterlibatan kepala negara di kedua pihak.
“Siapa pun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara,” ujarnya.
Meski demikian, Hari menegaskan agar utang proyek tersebut tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Ia menilai, persoalan Whoosh berakar pada persoalan fundamental yang perlu diselesaikan secara transparan.
“Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh? Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat,” terang Hari.
Ia juga meminta pemerintah untuk mengungkap secara terbuka akar persoalan yang membuat proyek tersebut bermasalah, agar publik mengetahui apakah proyek tersebut dijalankan sesuai prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.
“Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini,” ujarnya.
Hari berharap Presiden Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana APBN untuk membayar utang kepada bank di China yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,2 triliun per tahun.
“Kalau Prabowo Subianto mau menyudahi polemik di publik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintahan saat ini. Tapi bukan semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban utang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini,” jelas Hari. []
