ORINEWS.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras rencana pelibatan pasukan keamanan Turki dalam misi pengawasan gencatan senjata di Jalur Gaza. Penolakan itu disampaikan Netanyahu saat bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance di Yerusalem, Rabu, 22 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah upaya diplomasi untuk menjaga kesepakatan damai yang dimediasi oleh pemerintahan Trump, setelah dua tahun konflik berkepanjangan di Gaza. Dalam kunjungan itu, JD Vance didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan mantan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner.
Kunjungan mereka ke Israel bertujuan memperkuat pelaksanaan gencatan senjata yang rapuh dan mendorong tahapan lanjutan menuju stabilisasi kawasan. Delegasi AS menegaskan pentingnya komitmen semua pihak untuk menjaga perjanjian damai dan mencegah munculnya kembali ketegangan.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Netanyahu mengatakan pembahasan utama difokuskan pada situasi Gaza pasca-perang, termasuk pihak yang akan mengatur keamanan di wilayah tersebut. Namun, ia dengan tegas menolak gagasan keterlibatan pasukan Turki dalam misi pengamanan.
“Kita akan memutuskan bersama tentang hal itu. Jadi saya punya pendapat yang sangat kuat tentang itu. Mau tebak apa pendapatnya?” ujar Netanyahu dengan nada retoris yang mempertegas sikap penolakannya, mengutip republika, Rabu.
Sementara itu, JD Vance tetap menunjukkan sikap optimistis terhadap masa depan gencatan senjata yang dimediasi AS. “Saya tidak pernah bilang ini mudah. Tapi saya optimistis gencatan senjata akan bertahan dan kita benar-benar bisa membangun masa depan yang lebih baik di seluruh Timur Tengah,” ujarnya.
Vance juga menyebut bahwa Turki masih berpotensi memainkan peran konstruktif pada tahap berikutnya dalam proses perdamaian, meski pandangan ini tampak berbeda dengan sikap Netanyahu.
Ketegangan antara Israel dan Turki sendiri telah berlangsung lama dan kembali memanas sejak perang di Gaza. Kritik keras Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap operasi militer Israel membuat hubungan kedua negara kembali memburuk, setelah sebelumnya sempat berupaya normalisasi.
Turki sebelumnya menyatakan kesiapan bergabung dalam gugus tugas internasional pengawas gencatan senjata. Erdogan bahkan menyebut negaranya siap berkontribusi di lapangan, baik secara militer maupun sipil, untuk menjaga perdamaian dan membantu rekonstruksi Gaza.
Namun bagi Israel, rencana tersebut dianggap berisiko terhadap keamanan nasional. Netanyahu menilai partisipasi Turki dapat mengganggu kontrol Israel di kawasan, terlebih mengingat hubungan Ankara yang dinilai dekat dengan Hamas.
Hingga kini, gencatan senjata tahap pertama telah berjalan 12 hari. Dalam periode itu, terjadi pertukaran tahanan di mana Hamas membebaskan sejumlah sandera, sementara Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina.
Turki sendiri memiliki ambisi memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Dengan mengirim pasukan ke Gaza, Ankara berupaya menegaskan peran strategisnya di kawasan dan memperkuat citra Erdogan sebagai pemimpin Muslim global yang aktif membela Palestina.
Namun, dari sisi Israel, langkah tersebut justru memperdalam ketegangan diplomatik. Dalam dua tahun terakhir, hubungan kedua negara mengalami kemunduran signifikan, terutama setelah Turki menghentikan seluruh hubungan dagang dengan Israel pada 2024 sebagai bentuk protes terhadap operasi militer di Gaza.
Kebijakan luar negeri Turki yang semakin independen juga menambah jarak antara Ankara dan Tel Aviv. Bagi Israel, kebijakan itu menjadi sinyal bahwa fase normalisasi hubungan yang sempat terjadi beberapa tahun lalu kini benar-benar berakhir. []
