ORINEWS.id – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Aceh menyelenggarakan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Aula Rumoh Meudrah, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Sabtu (18/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Santri, Tradisi Pesantren, dan Konstruksi Budaya Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Ketua PWNU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali (Abu Sibreh), menekankan pentingnya peran strategis ulama dayah dalam menjembatani kepentingan umat dan pemerintah.
“Ulama dayah memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara umat dan pemerintah. Di satu sisi, ulama menjadi suara moral dan penjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Di sisi lain, ulama juga berperan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,” ujar Abu Sibreh.
Ia menambahkan bahwa halaqah ini merupakan ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pesantren, masyarakat, dan negara.
“Tradisi dayah di Aceh telah lama menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Karena itu, penguatan peran ulama dalam menjembatani kepentingan umat dan pemerintah bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga fondasi penting bagi terciptanya tatanan masyarakat Aceh yang adil, damai, dan religius,” lanjutnya.
Halaqah Pesantren dihadiri oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren yang diwakili oleh Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Kementerian Agama RI, Dr. Mahrus Al Mawa, yang juga menjadi keynote speech. Ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem pesantren di seluruh Indonesia.
“Penyelenggaraan Halaqah Pesantren di Aceh ini menjadi ruang penting bagi penggalian kembali nilai-nilai perjuangan ulama-ulama dayah dan mendorong lahirnya kurikulum cinta yang nantinya akan dapat memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren memiliki akar kuat dalam sejarah peradaban Islam Nusantara, dan kini dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya,” ungkap Dr. Mahrus.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Agama RI terus mendorong penguatan kelembagaan pesantren melalui regulasi, fasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Aceh memiliki tradisi keislaman yang kuat dan menjadi bagian penting dari sejarah pesantren di Indonesia. Karena itu, hasil halaqah ini akan menjadi masukan berharga dalam pengembangan kebijakan pesantren ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam PWNU Aceh, Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA), menyampaikan pentingnya menjadikan halaqah ini sebagai forum ilmiah dan strategis dalam merumuskan masa depan pendidikan keagamaan Islam di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat.
KBA menyebutkan bahwa Halaqah Pesantren yang menghadirkan empat narasumber berkompeten — yakni Abu Sibreh, Dr. Chairul Fahmi, Dr. Muhajir Al Fairusy, dan Dr. Tgk. Akhyar M. Gade — serta dimoderatori oleh Akmal Alphad, membahas posisi dayah dalam berbagai perspektif. Mulai dari sejarah, karya dayah, kiprah dayah dalam pemerintahan, politik, pembangunan, hingga kontrol sosial. Hasil pembahasan tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi kurikulum cinta serta penguatan peran ulama dan santri dayah Aceh dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
Ketua panitia, Dr. Azman Sulaiman, menyebutkan bahwa Halaqah Pesantren ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Santri, 22 Oktober 2025. Kegiatan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri atas santriwan dan santriwati dari berbagai dayah, ulama, akademisi, mahasiswa, serta perwakilan ormas dan OKP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Kegiatan Halaqah Pesantren yang berlangsung khidmat ini resmi ditutup oleh Kanwil Kemenag Aceh, yang diwakili oleh Dr. Mukhlis. []
