ORINEWS.id – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026). Rapat tersebut digelar guna mengonsolidasikan berbagai laporan dan kendala dalam proses transisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh.
Rapat diikuti Dr. Imran, Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah lembaga dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan utama menjadi perhatian bersama. Di antaranya terkait sinkronisasi dan validasi data bantuan, hunian tetap (huntap), jaminan hidup (jadup), hingga data kerusakan antara pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian/lembaga yang dinilai belum sepenuhnya terpadu.
Ketidaksinkronan data tersebut disebut berdampak pada lambatnya percepatan penanganan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, rapat juga membahas persoalan pelaksana kegiatan, sumber pendanaan, serta kewenangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dinilai masih membutuhkan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah penyelesaian huntap, hunian sementara (huntara), jadup, serta bantuan masyarakat yang sebagian masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima manfaat, hingga keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Dalam rapat itu juga disoroti perlunya penguatan posko rehabilitasi dan rekonstruksi, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan transfer ke daerah (TKD) dan APBD, hingga dukungan afirmatif dari Pemerintah Pusat agar penanganan pascabencana berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam arahannya kepada para bupati dan wali kota, Fadhlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan serta memvalidasi seluruh data by name by address (BNBA), Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.
Wagub juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan guna mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.
“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi maupun kewenangan.
Menurut Fadhlullah, penggunaan anggaran tambahan TKD harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian layanan dasar masyarakat, terutama hunian, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi dan sawah, fasilitas kesehatan, serta bantuan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. []
