ORINEWS.id — Konflik antara Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru yang semakin kompleks, setelah Teheran mensyaratkan pembayaran kompensasi perang sebagai prasyarat pembukaan kembali jalur vital Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bidang Komunikasi di Kantor Presiden Iran, Seyyed Mehdi Tabatabaei, yang menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka selat tersebut tanpa mekanisme ganti rugi melalui “rezim hukum baru” berbasis biaya transit.
Langkah ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada aspek militer, tetapi telah bergeser ke ranah ekonomi dan hukum internasional.
Dilansir dari Al Jazeera, Minggu (5/4/2026), Tabatabaei menyatakan pembukaan Selat Hormuz—jalur utama distribusi minyak dunia—hanya akan dilakukan jika Iran menerima kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Skema yang diusulkan mencakup sistem biaya transit baru sebagai bentuk penggantian kerugian. Jika diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengubah dinamika perdagangan energi global.
Pernyataan Iran tersebut muncul sebagai respons atas ancaman Presiden Donald Trump yang sebelumnya menyatakan akan menyerang infrastruktur sipil Iran apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka.
Tabatabaei menilai pernyataan Trump sebagai bentuk frustrasi dan kemarahan, serta menyebutnya sebagai retorika yang tidak pantas dalam situasi konflik yang sensitif.
Tidak hanya melalui pernyataan domestik, Iran juga membawa isu tersebut ke forum internasional melalui misi mereka di United Nations.
Dalam pernyataannya, Iran mengecam ancaman Amerika Serikat yang dinilai menargetkan infrastruktur penting bagi kelangsungan hidup warga sipil. Iran menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk “hasutan terbuka” yang berpotensi mengarah pada kejahatan perang.
“Ini adalah hasutan langsung dan terbuka untuk meneror warga sipil dan bukti nyata niat untuk melakukan kejahatan perang,” bunyi pernyataan tersebut.
Iran menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil—seperti pembangkit listrik dan fasilitas air—melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional. Teheran juga mendesak komunitas internasional untuk tidak tinggal diam.
Perkembangan ini menunjukkan kebuntuan yang semakin jelas antara kedua pihak. Di satu sisi, Amerika Serikat menuntut pembukaan Selat Hormuz demi menjaga stabilitas energi global. Di sisi lain, Iran mengajukan syarat yang sulit dipenuhi dalam waktu singkat.
Perbedaan posisi tersebut membuat peluang de-eskalasi dalam waktu dekat semakin kecil. []
