ORINEWS.id – Gerakan Islam Palestina Hamas menegaskan pembahasan mengenai masa depan Jalur Gaza hanya dapat dimulai apabila Israel menghentikan sepenuhnya apa yang mereka sebut sebagai agresi serta mencabut blokade wilayah tersebut.
“Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan atas hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” demikian pernyataan resmi Hamas yang dirilis Kamis, dikutip AFP.
Pernyataan itu disampaikan setelah Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdana di Washington.
Dalam forum tersebut, sejumlah negara menyatakan komitmen mendukung rekonstruksi Gaza, lebih dari empat bulan setelah tercapainya gencatan senjata rapuh antara Hamas dan Israel.
Israel Minta Gaza Didemiliterisasi
Meski demikian, pemerintah Israel menegaskan pembangunan kembali Gaza tidak dapat dilakukan sebelum Hamas melucuti senjata.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melalui Menteri Luar Negeri Gideon Saar, menyatakan rekonstruksi harus disertai demiliterisasi wilayah tersebut.
“Kami sepakat dengan sekutu kami, Amerika Serikat, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum Gaza didemiliterisasi,” kata Saar.
Rencana Pasukan Stabilisasi
Dalam kesempatan yang sama, Trump menyebut sejumlah negara, terutama dari kawasan Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari US$7 miliar untuk rekonstruksi Gaza.
Selain dukungan pendanaan, rencana tersebut juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional. Trump menyatakan lima negara telah berkomitmen menyediakan personel militer, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Kepala unit AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menyebut Indonesia akan mengambil peran sebagai wakil komandan pasukan tersebut.
Rencana besar AS untuk Gaza itu sebelumnya telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November lalu, meski implementasinya masih menghadapi perbedaan tajam pandangan di antara pihak-pihak yang bertikai. []
