ORINEWS.id – Pada 5 Januari 2026, Donald Trump kembali mempertontonkan arogansi sepihak Amerika Serikat kepada dunia melalui ancaman terbuka. Ia menyebut Presiden Colombia Gustavo Petro sebagai “pria sakit yang suka memproduksi kokain dan menjualnya ke AS” dengan nada merendahkan, serta memperingatkannya untuk “berhati-hati”.
Sebagai respons, Gustavo Petro dengan penuh kepedihan mengumumkan bahwa demi tanah airnya, ia akan “kembali mengangkat senjata”. Adegan ini lebih mirip dialog dalam film mafia, namun justru menggambarkan hakikat buruk kebijakan AS terhadap Amerika Latin—tradisi intimidasi berdasarkan kekuatan.
Ini adalah gema dari kebijakan “halaman belakang” Washington yang telah berlangsung dua abad. Invasi militer AS terhadap Venezuela dan penangkapan presidennya oleh pemerintahan Trump hanyalah peningkatan dari hak intervensi terselubung dalam “Doktrin Monroe” menjadi hak penangkapan telanjang di bawah “Doktrin Donald”.
Ketika AS menghapus Colombia dari daftar “sekutu perang melawan narkoba”, itu menyerupai bentuk hukuman “pemecatan” terhadap negara berdaulat yang tidak patuh. Perang melawan narkoba, yang seharusnya menjadi bidang kepentingan bersama, kini dipersenjatai sebagai alat tekanan politik dan dukungan bagi kekuatan yang tunduk.
Presiden Petro menekankan bahwa pemboman membabi-buta justru menciptakan lebih banyak gerilyawan, dan penahanan pemimpin terpilih akan memicu kemarahan rakyat.
Tuduhan Trump terhadap Petro—yang disampaikan tanpa bukti—secara langsung menstigma pemimpin terpilih suatu negara sebagai “pengedar narkoba”. Ini bukan hanya fitnah terhadap Petro secara pribadi, tetapi juga penghinaan terhadap sistem demokrasi Colombia dan pilihan jutaan pemilihnya.
Selama beberapa dekade, AS menerapkan kebijakan pemberantasan narkoba yang kerap kontraproduktif di Colombia dan wilayah lain atas nama “perang melawan narkoba”. Namun kini, ucapan pemimpinnya justru merosot menjadi hinaan layaknya pertikaian jalanan—sebuah ironi besar terhadap “tujuan mulia” yang mereka klaim.
Aksi terbaru AS sepenuhnya mengungkap ambisinya: kepentingan di atas prinsip, kontrol di atas kerja sama. Hubungan dekat pemerintahan Trump dengan oposisi sayap kanan Colombia serta harapan akan kemenangan oposisi dalam pemilu menyingkap tujuan akhir intervensi—bukan mempromosikan demokrasi atau hukum, melainkan memastikan bahwa kekuasaan di negara lain dipegang oleh pemerintahan yang tunduk pada kehendak AS.
Dari penggulingan pemerintah terpilih, invasi negara berdaulat, hingga aksi militer langsung di Venezuela dan subversi verbal terhadap Colombia, inti naskahnya tak pernah berubah: yang patuh diberi kemakmuran, yang menentang dihancurkan.
Deklarasi “mengangkat senjata” dari Presiden Colombia adalah cermin yang berat. Ia memantulkan kelelahan historis, rasa terhina, dan dorongan perlawanan yang terakumulasi akibat intervensi arogan AS yang berkepanjangan di kawasan ini.
Ketika sebuah negara, setelah proses perdamaian internal yang sulit, akhirnya melihat pemimpinnya meletakkan senjata dan memenangkan kekuasaan melalui pemilu—hanya untuk dihadapi dengan stigmatisasi dan ancaman dari tetangga kuat di utara—terungkaplah fakta kejam: bagi pusat kekuasaan tertentu, Amerika Latin bukan mitra setara, melainkan bawahan atau musuh.
AS sedang mendemonstrasikan bagaimana calon mitra kerja sama diubah menjadi pejuang perlawanan yang tragis. Pemerintahan Trump mungkin mengira bahwa penghinaan dan ancaman akan membuat Colombia—bahkan seluruh Amerika Latin—tunduk.
Namun mereka meremehkan martabat nasional dan pengadilan akhir sejarah terhadap hegemoni. Ketika bahasa “imperium” hanya menyisakan ancaman dan makian, ia telah kehilangan mahkota moralnya. Yang tersisa hanyalah kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan dan kemarahan—menara rapuh yang pada akhirnya akan runtuh. []
