ORINEWS.id – Di tengah terjadinya musibah bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025, hingga kini media sosial, khususnya platform TikTok dipenuhi postingan dan komentar yang mengandung ujaran kebencian serta menyudutkan Aceh.
Bahkan, sejumlah unggahan dilaporkan menghujat dan menghina masyarakat Aceh yang saat ini tengah tertimpa musibah banjir dan longsor.
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita?” kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk Muharuddin, dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Politisi Partai Aceh itu menjelaskan, sejumlah postingan dan komentar yang diketahuinya beredar di media sosial dengan nada provokatif. Konten tersebut dinilai dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat Aceh, khususnya para korban bencana yang hingga kini masih berada di pengungsian.
“Ada yang berkomentar, ‘Ooo banjirnya di Aceh ya? Kirain di Indonesia’. Ada juga yang menulis, ‘Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh ada presiden sendiri’,” ujar Tgk Muharuddin.
Ia menambahkan, masih banyak postingan dan komentar lain yang dinilai jauh lebih parah, seperti tudingan bahwa masyarakat Aceh adalah pencuri terkait isu hilangnya bantuan 80 ton, hingga tuduhan bahwa korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional.
“Ini semuanya hoaks yang menyudutkan Aceh,” tegasnya.
“Belum lagi komentar-komentar dengan nada sinis yang meminta Aceh segera pisah dengan Indonesia karena dinilai telah memalukan Indonesia karena mengemis bantuan negara luar,” tambah Tgk Muharuddin.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak boleh terus dibiarkan. Ia menilai kondisi tersebut dapat “memantik api” yang berpotensi memicu kemarahan masyarakat Aceh dan menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Ini terlihat hingga kini, sudah lebih dari tiga minggu bencana terjadi, masih ada daerah yang terisolir dan banyak korban yang minim bantuan,” ungkap mantan Ketua DPR Aceh tersebut.
Untuk itu, Tgk Muharuddin mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI agar mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menyebarkan postingan dan komentar bermuatan ujaran kebencian, khususnya yang berkaitan dengan SARA.
Ia juga meminta Diskominsa Aceh untuk menyurati secara resmi Komdigi RI terkait persoalan tersebut.
“Perlu diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar. Aceh, yang merupakan sebuah negara berdaulat, dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, menyumbangkan emas dan pesawat, serta melalui peran Radio Rimba Raya yang menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Belum lagi sumbangan minyak dan gas Aceh untuk pembangunan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh?” tutupnya.[]
