ORINEWS.id – Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Dalam rencana perdamaian 28 poin itu, Kyiv akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.
Mengutip Al Mayadeen, Sabtu (22/11/2025), Ukraina juga diminta berjanji untuk tidak pernah bergabung dengan NATO dan tidak akan menempatkan pasukan penjaga perdamaian Barat di wilayahnya. Meski demikian, pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.
Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilaporkan AFP, Jumat (21/11/2025), menyatakan draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan kuat bagi Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO. Jaminan ini mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.
Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan mendapatkan keringanan sanksi, meski rencana perdamaian ini masih berstatus “dokumen kerja”.
Berdasarkan draft rencana yang diperoleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama Crimea yang dicaplok Moskow pada 2014, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”. Wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.
Ukraina juga diharuskan mengurangi jumlah pasukannya menjadi sekitar 600.000 personel. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang dapat diandalkan”, dengan jet tempur Eropa ditempatkan di Polandia. Selain itu, Ukraina diharuskan menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.
Rencana perdamaian itu juga mengatur kembalinya Rusia ke G8 dan integrasi Moskow kembali ke ekonomi global. Namun, sanksi akan diberlakukan lagi jika Rusia menyerang Ukraina. Proposal ini menunjukkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah, sementara tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi 2022. Seorang pejabat Ukraina menyebut Rusia mengusulkan proposal itu kepada AS.
Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan berharap dapat membahas rencana perdamaian tersebut dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”. Ia menekankan kesepakatan harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” dan menghormati kedaulatan Kyiv.
Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal bersama Moskow, menegaskan kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian selama sebulan terakhir.
Rencana perdamaian ini juga menempatkan Trump memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa gencatan senjata di Gaza. []
