ORINEWS.id – Sebuah laporan kongres Amerika Serikat baru-baru ini memperingatkan bahwa potensi perang antara China dan Taiwan bisa menjadi “bencana kataklismik” bagi perekonomian global, dengan skala kerugian yang diproyeksikan mencapai hingga 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
Mengutip Newsweek, Jumat (21/11/2025), laporan tahunan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China kepada Kongres menyebutkan bahwa konsekuensi skenario terburuk tersebut setara dengan Krisis Keuangan Global 2008. Angka 10 persen PDB global menandai kerugian ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern, menekankan posisi Taiwan sebagai titik rentan paling kritis di dunia.
Kekhawatiran utama laporan itu terletak pada peran Taiwan sebagai “Pulau Silikon” (Silicon Island). Taiwan menguasai lebih dari 60% kapasitas semikonduktor global dan memproduksi lebih dari 90 persen cip paling canggih dunia. Produk ini menjadi tulang punggung teknologi baru, mulai dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.
“Posisi sentral Taiwan dalam ekosistem teknologi global menjadikannya mitra kunci bagi AS untuk mencegah China mendominasi komputasi canggih. Gangguan total produksi chip dan logistik di Selat Taiwan akan melumpuhkan industri teknologi dan manufaktur di seluruh dunia,” tulis laporan tersebut.
Selain teknologi, Taiwan juga berada di tengah rantai pasokan global, menjadi salah satu mitra dagang utama AS, dan terletak di jalur pelayaran tersibuk dunia. Konflik di kawasan ini diprediksi menimbulkan bencana kemanusiaan sekaligus risiko eskalasi militer yang lebih luas.
China telah meningkatkan tekanan militernya terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk latihan udara dan laut yang menegaskan klaimnya. Aktivitas militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China kini mencakup platform amfibi baru untuk serangan cepat dan kemampuan melancarkan blokade atau invasi hampir tanpa peringatan. Laporan ini juga menyoroti ancaman eskalasi nuklir dan potensi ekspansi geografis China di Indo-Pasifik.
Amerika Serikat, yang terikat oleh Taiwan Relations Act, memiliki kewajiban membantu Taiwan mempertahankan pertahanan diri. Namun, Washington tetap mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis”, sehingga publik masih menunggu apakah AS akan campur tangan langsung jika konflik pecah. Laporan merekomendasikan Pentagon mengevaluasi kembali kemampuan AS untuk memenuhi kewajiban tersebut, terutama jika Amerika terlibat dalam konflik lain seperti dengan Rusia, Iran, atau Korea Utara.
Di sisi China, laporan tersebut mendapat kritik. Profesor Li Haidong dari Universitas Urusan Luar Negeri China menyebut dokumen ini “sangat dipolitisasi dan berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.” []
