ORINEWS.id – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh, yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, serta Kekayaan Negara, memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh per 30 September 2025.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Aceh, Agung Saptono Hadi, menyatakan, realisasi total pendapatan mencapai Rp3,88 triliun atau 55,92 persen dari target. Pendapatan ini berasal dari pajak sebesar Rp2,51 triliun (42,56%), Bea dan Cukai Rp403,35 miliar (140,54%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp962,45 miliar (129,06%).
“Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp32,74 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp9,65 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp23,09 triliun,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).
Belanja Pemerintah Pusat tercatat menurun 25,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun persentase realisasi relatif sama, yakni 65,43 persen. Penurunan ini disebabkan berkurangnya pagu anggaran. Realisasi belanja barang dan modal masing-masing baru 54,64 persen dan 35,14 persen.
Sementara Belanja Transfer ke Daerah mengalami kontraksi 5,83 persen, terutama akibat penurunan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum.
Untuk APBD konsolidasi Aceh, realisasi belanja per 30 September 2025 mencapai Rp22,32 triliun atau 54,54 persen, sedangkan realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sebesar Rp24,70 triliun (61,70 persen). Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari Dana Transfer.
Selain memantau APBN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mengawasi pelaksanaan beberapa Program Strategis Nasional di Aceh, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Hingga September 2025, program MBG meliputi 319 SPPG aktif dari target 645 unit (49,45 persen), 574 supplier, dan 974.761 penerima manfaat (79,51 persen). FLPP menyalurkan pembiayaan Rp177,7 miliar untuk 1.512 unit rumah di 208 lokasi di 19 kabupaten/kota, melibatkan 141 pengembang.
Program Sekolah Rakyat saat ini menampung 275 siswa dari tiga lokasi di Aceh, yakni SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar, Sentra Darussa’adah Aceh Besar, dan SKB Labuhan Haji Aceh Selatan. Tahap selanjutnya akan diperluas ke lima kabupaten/kota.
Sementara itu, 6.549 Koperasi Merah Putih telah terbentuk, terdiri dari 6.535 koperasi desa dan 14 koperasi kelurahan. Dari jumlah tersebut, 2.113 koperasi memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) dan 206 gerai telah aktif.
Agung menegaskan, Kantor Wilayah DJP Aceh memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang memahami kondisi perekonomian daerah, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.
Selain itu, Wajib Pajak diwajibkan melakukan aktivasi akun Coretax dan membuat Kode Otorisasi Direktorat Jenderal Pajak melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dimulai 2026. Tutorial aktivasi tersedia di t.kemenkeu.go.id/akuncoretax atau melalui kantor pajak terdekat. []
