ORINEWS.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya friksi serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait akurasi data anggaran. Menurutnya, perbedaan pandangan ini krusial karena menyangkut pengelolaan triliunan rupiah uang rakyat yang ditransfer ke daerah.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Oeang ke-79, Jumat, 31 Oktober 2025, Purbaya menanggapi secara terbuka berbagai protes dari sejumlah pemerintah daerah yang menilai data Kementerian Keuangan tidak akurat. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
Ia menolak anggapan bahwa data yang digunakan Kemenkeu tidak kredibel. Menurutnya, kementeriannya tidak pernah asal-asalan dalam mengelola angka, karena kredibilitas data merupakan harga mati dalam pengelolaan keuangan negara.
“Data yang digunakan sebagai dasar alokasi dan transfer ke daerah adalah data resmi yang tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujar Purbaya, dikutip dari Konteks, Jumat.
Ia menjelaskan, data tersebut telah melalui proses verifikasi berlapis dan pengecekan berulang kali oleh jajaran internal Kemenkeu yang kompeten, termasuk oleh Dirjen Perbendaharaan Askolani, untuk menjaga kredibilitas institusi.
Purbaya menekankan bahwa persoalan data merupakan isu paling fundamental dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Kesalahan data dapat berakibat fatal karena bisa menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran dana untuk infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.
Hal itulah yang menjadi kekhawatiran utama Menkeu — bahwa uang rakyat tidak sampai ke tujuan yang seharusnya akibat perdebatan birokrasi yang berkepanjangan.
Alih-alih terus memperdebatkan keabsahan data, Purbaya meminta seluruh aparat, baik di pusat maupun daerah, untuk memperkuat kehati-hatian dan validasi internal dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama. Cek double cek. Cek dan double cek,” tegas Purbaya.
Instruksi tersebut, kata Purbaya, bertujuan agar pengelola anggaran tidak terburu-buru menyalahkan data pusat tanpa memastikan keakuratan data internal masing-masing.
Pada akhir pidatonya, Menkeu menegaskan tujuan utama dari pengelolaan anggaran negara adalah kemakmuran rakyat. Karena itu, perdebatan mengenai data tidak boleh menghalangi tujuan tersebut.
“Pastikan uang rakyat dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya. []
