*Oleh: Awalin Ridha, S.Pd
Ada satu gejala yang diam-diam menyebar dalam tubuh politik modern: demam Kakistocracy. Istilah yang mungkin terdengar asing ini berasal dari bahasa Yunani, kakistos berarti “yang terburuk” dan kratos berarti “kekuasaan”. Maka, Kakistocracy berarti pemerintahan oleh orang-orang terburuk — mereka yang tidak hanya kurang kompeten, tetapi juga lemah secara moral. Ia bukan sekadar anomali politik, melainkan penyakit kebudayaan: keadaan ketika ketidakcakapan dan ketidaksenonohan tidak lagi dianggap aib, tetapi menjadi kebiasaan yang ditoleransi bersama.
Dalam banyak ruang kekuasaan, kita melihat bagaimana orang-orang miskin gagasan justru melenggang ke posisi strategis. Mereka yang pandai berpose di depan kamera lebih dihargai daripada mereka yang tekun bekerja dalam senyap. Keberanian berkata dangkal sering kali lebih dihormati ketimbang kemampuan berpikir jernih. Integritas perlahan tergeser oleh kepandaian bermanuver, dan kebijakan publik sering lahir bukan dari pertimbangan rasional, melainkan dari perhitungan elektoral.
Kakistokrasi merupakan hasil dari degradasi panjang, di saat politik kehilangan orientasi moral dan masyarakat kehilangan daya kritis. Dalam demokrasi yang berisik, kebisingan menenggelamkan nalar. Yang penting bukan lagi apa yang dikatakan, tetapi siapa yang berkata. Politik pun berubah menjadi arena pencitraan, bukan pertarungan gagasan.
Di balik setiap pemimpin yang buruk, selalu ada masyarakat yang berhenti menuntut kualitas. Dalam politik yang dikuasai popularitas, publik sering memilih berdasarkan kesan, bukan pengetahuan. Seolah-olah politik cukup dinilai dari kedekatan emosional, bukan dari argumentasi rasional. Kita lebih mudah percaya pada mereka yang pandai meniru kesederhanaan daripada pada mereka yang sungguh-sungguh berjuang memperbaiki struktur.
Inilah kontradiksi batin demokrasi: yang semestinya memberikan ruang bagi kebajikan justru dapat melahirkan pemimpin yang bertolak belakang dengan cita-cita moralnya. Demokrasi tanpa kesadaran rasional mudah menjelma menjadi panggung bagi para oportunis yang piawai membaca selera massa. Mereka belajar bahwa untuk menang, tidak perlu jujur — cukup hanya pandai menyesuaikan diri dengan kebodohan publik. Ketika itu terjadi, Kakistokrasi menemukan lahan suburnya.
Kakistokrasi bukan hanya tentang pejabat yang salah urus atau kebijakan yang gagal. Ia tentang pembiasaan kolektif terhadap ketidakbenaran. Bohong kecil dianggap lumrah, korupsi besar dinormalisasi. Politik menjadi industri pencitraan, bukan ruang pelayanan publik. Kita terbiasa menertawakan kebodohan pejabat, bukan menolaknya. Kita mengubah kemarahan menjadi lelucon, lalu menertawakannya lagi — seolah dengan tertawa kita terbebas dari rasa bersalah. Padahal, tawa itu justru tanda bahwa nurani publik sedang mati rasa.
Kekuasaan tanpa kompetensi akan melahirkan kebijakan yang salah arah. Kekuasaan tanpa moralitas akan melahirkan penyimpangan yang berulang. Dan ketika keduanya bersatu, kita memperoleh bentuk sempurna dari Kakistokrasi: pemerintahan yang salah urus secara sadar, tetapi tetap diterima dengan sukarela.
Masalah terbesar bukan pada para pemimpin yang buruk, melainkan pada krisis nalar publik. Dalam masyarakat yang lelah berpikir, opini lebih penting daripada argumen, dan perasaan lebih berpengaruh daripada fakta. Media sosial mempercepat proses ini — yang viral dianggap benar, yang tenang dianggap tak relevan. Akibatnya, politik bergeser dari urusan kebijakan menjadi urusan emosi. Pemimpin tidak lagi diharapkan memimpin dengan gagasan, melainkan menghibur dengan gestur.
Padahal, politik pada hakikatnya adalah seni mengatur nalar publik; seni membujuk melalui argumentasi, bukan manipulasi. Tanpa itu, demokrasi kehilangan marwah. Ia tetap hidup secara prosedural, tapi mati secara substansial. Kita tetap memilih, tapi pilihan kita tidak lagi mencerminkan kebajikan — hanya cerminan kegaduhan.
Sejarah mencatat banyak contoh ketika kekuasaan justru dipegang oleh mereka yang paling tidak pantas. Pada masa akhir Kekaisaran Romawi, kekuasaan sering berpindah dari satu tangan ke tangan lain melalui intrik dan kekerasan. Kaisar diangkat bukan karena kemampuan, tetapi karena dukungan tentara atau kelompok elit. Hasilnya, kebijakan negara menyimpang, dan moral politik hancur. Kekuasaan dijalankan oleh mereka yang hanya ingin mempertahankan privilese, bukan membangun peradaban.
Menjelang Revolusi Prancis (1789), Raja Louis XVI dan para bangsawan hidup dalam kemewahan di tengah rakyat yang kelaparan. Jabatan dijual, keputusan ekonomi diambil untuk melindungi kepentingan kaum elit. Negara terjebak dalam sistem yang rusak secara moral dan administratif — gambaran sempurna dari kakistokrasi monarki yang akhirnya menjerumuskan Prancis ke dalam revolusi berdarah.
Dalam bentuk yang lebih modern, rezim Adolf Hitler di Jerman (1933–1945) memperlihatkan wajah kakistokrasi moral: kekuasaan yang efisien secara teknis, tetapi runtuh secara etis. Loyalitas lebih penting daripada kompetensi, dan kebencian dilembagakan menjadi kebijakan negara. Pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang pandai menipu nurani publik.
Demikian pula di Afrika Tengah, rezim Mobutu Sese Seko di Zaire (Kongo) dikenal sebagai “pemerintahan pencuri”. Ia memperkaya diri dan kroninya, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrem. Negara menjadi alat untuk memperbesar kemewahan pribadi, bukan kesejahteraan umum. Contoh serupa juga tampak dalam rezim Ferdinand Marcos di Filipina (1965–1986), di mana kekuasaan diwariskan kepada keluarga dan kroni melalui manipulasi hukum serta propaganda. Demokrasi berubah menjadi teater kekuasaan yang penuh kepalsuan. Popularitas menutupi korupsi, dan rakyat terlena oleh citra kepemimpinan semu.
Kini, bentuk Kakistokrasi juga menjelma dalam era populisme digital. Pemimpin naik bukan karena gagasan, melainkan karena kemampuan mengelola emosi massa. Kebohongan viral lebih berpengaruh daripada kebenaran ilmiah. Demokrasi direduksi menjadi pertunjukan algoritma: siapa yang paling sering muncul di layar, dialah yang dianggap pantas memimpin.
Bagaimana menyembuhkan demam Kakistocracy? Jawabannya tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Obat pertama adalah pendidikan politik yang memulihkan kesadaran kritis warga. Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat tidak cerdas. Kecerdasan politik bukan hanya soal hafal nama calon atau partai, tetapi kemampuan memahami ide, menimbang moralitas, dan membaca motif kekuasaan.
Obat kedua adalah keberanian institusional. Partai politik, sebagai gerbang utama rekrutmen kekuasaan, harus kembali pada prinsip meritokrasi. Selama partai lebih sibuk menghitung uang dan koneksi daripada kapasitas dan integritas, selama itu pula Kakistocracy akan tetap beranak-pinak.
Dan yang ketiga — mungkin yang paling sulit — kita memerlukan budaya malu. Malu ketika kekuasaan dijalankan dengan kebohongan, malu ketika jabatan diisi oleh yang tidak cakap, malu ketika publik memilih berdasarkan hiburan. Politik hanya akan pulih ketika rasa malu kembali menjadi bagian dari etika bernegara.
Kakistocracy bukan takdir yang harus diterima. Ia hanya akan bertahan selama masyarakat membiarkannya. Setiap kali warga menolak kebohongan, setiap kali seseorang berani menegakkan akal sehat di tengah kebisingan, di situ demokrasi menemukan harapan baru. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna — kita hanya membutuhkan pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak jujur. Tetapi sebelum itu, kita membutuhkan rakyat yang mau menuntutnya. Karena bangsa yang berhenti berpikir akan selalu diperintah oleh mereka yang tidak tahu cara berpikir sama sekali.
