ORINEWS.id – Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, hari ini dijadwalkan tiba di Mesir untuk menuntaskan kesepakatan terkait Jalur Gaza. Demikian laporan Channel 12 Israel pada Jumat, mengutip sumber-sumber Gedung Putih.
Menurut seorang pejabat Gedung Putih kepada AFP, Kushner, menantu Trump, bersama Witkoff diperkirakan akan menyelesaikan detail pembebasan tawanan dan membahas kesepakatan yang digagas Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza. Sementara itu, delegasi Israel diperkirakan baru akan berangkat ke Kairo pada Senin, karena beberapa rincian masih belum final.
Langkah ini muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan semua tawanan Israel, menanggapi seruan Trump agar Israel menghentikan serangannya. Meskipun demikian, pasukan Israel masih melancarkan serangan udara dan artileri, termasuk menargetkan warga sipil, pengungsi, dan pekerja kemanusiaan. Dua anak dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tak berawak di al-Mawasi, Khan Younis.
Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, memberi kelompok tersebut waktu hingga pukul 18.00 waktu Washington pada 5 Oktober untuk menerima proposal gencatan senjata baru. Jika ditolak, Trump memperingatkan konsekuensi serius akan terjadi. Pada 3 Oktober, Hamas menanggapi proposal tersebut, menyatakan kesediaannya membebaskan semua tawanan Israel, termasuk jenazah, sembari menekankan bahwa isu tata kelola Gaza dan hak-hak rakyat Palestina harus dibahas berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang berlaku.
Proposal perdamaian yang diumumkan Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencakup 20 poin, termasuk pelucutan senjata Hamas, pengembalian tawanan Israel, dan pembentukan pemerintahan yang diawasi asing. Rencana ini membayangkan Gaza menjadi “zona demiliterisasi” dengan pengawasan Dewan Perdamaian internasional, yang dipimpin Trump dan melibatkan tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Rencana tersebut juga menawarkan program rekonstruksi komprehensif di bawah sponsor Barat dan negara Teluk, dengan syarat pembongkaran infrastruktur militer Hamas. Proposal ini menjanjikan amnesti bagi anggota Hamas yang setuju melepaskan senjata, sementara yang menolak dapat meninggalkan Gaza melalui “koridor aman” ke negara-negara yang bersedia menampung mereka.
Pemerintahan Gaza akan dikelola oleh komite teknokratis non-politik di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Pasukan stabilisasi internasional, termasuk polisi AS, Mesir, Yordania, dan Palestina, akan ditempatkan untuk mengamankan perbatasan dan menjaga keamanan internal.
Meskipun digadang-gadang sebagai “kesempatan terakhir untuk perdamaian” oleh pemerintahan Trump, proposal ini mendapat kritik dari pakar PBB dan pengamat internasional. Mereka menilai rencana tersebut berisiko mengabaikan kedaulatan Palestina, mengecualikan Hamas dari pemerintahan, dan berpotensi menciptakan perdamaian yang tidak adil dan rapuh. []
