ORINEWS.id – Pemerintah Aceh terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Optimalisasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyewaan lahan di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh. Dari penandatanganan tiga kontrak terbaru, tercatat pemasukan Rp1,65 miliar lebih telah disetor ke kas daerah.
Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyebutkan tambahan penerimaan PAD itu mencapai Rp1.654.611.705. Dana tersebut berasal dari pembayaran sewa lahan oleh tiga perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri cold storage dan pabrik es.
Proses sewa-menyewa ini difasilitasi melalui tiga surat persetujuan Barang Milik Aceh (BMA) yang ditandatangani Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf pada 10 Juli 2025.
Adapun perusahaan yang menyewa lahan dengan jangka waktu lima tahun dan perpanjangan adalah PT Matahari Tetap Perkasa, PT Es Muda Perkasa, dan PT Aceh Lampulo Jaya Bahari. Perjanjian pemanfaatan aset tanah PPS Kutaraja disepakati antara DKP Aceh dengan ketiga perusahaan tersebut.
Seluruh pembayaran dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian sewa melalui rekening resmi milik DKP Aceh.
Kepala DKP Aceh, Aliman, menegaskan bahwa penetapan harga sewa telah melalui proses penyesuaian sesuai regulasi.
“Kami melakukan penyesuaian harga sewa agar ideal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha sekaligus mendukung iklim investasi di Aceh,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.
Aliman juga optimistis kontribusi swasta akan memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Aceh.
“Kami yakin dengan pengalaman serta manajemen perusahaan, tantangan pasar seperti fluktuasi harga maupun produksi dapat diatasi,” tambahnya.
Dengan masuknya investor baru, Aliman menegaskan komitmen pihaknya dalam mengelola aset secara transparan dan produktif.
“Optimalisasi aset daerah tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. []
