ORINEWS.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memastikan tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta yang berencana mengajukan penangguhan penahanan bagi tujuh pelaku perusakan rumah singgah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
Polda Jawa Barat diketahui menjerat tujuh tersangka perusakan rumah singgah di Cidahu dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana perusakan.
“Sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S Swarta Staf Khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Pigai melalui akun X @NataliusPigai2 yang dikutip redaksi pada Sabtu 5 Juli 2025.
Menurut Pigai, tindakan perusakan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan Pancasila.
Sejauh ini, Pigai melalui Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi terkait nasib tujuh tersangka.
📎 Baca juga: Relawan Ingatkan Forum Purnawirawan TNI Tak Ganggu Pilihan Rakyat
“Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari Kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian,” kata Pigai.
Hal ini bisa diartikan bila proses hukum bagi tujuh tersangka tetap dilanjutkan.
Di sisi lain, Thomas Harming mengklarifikasi pernyataannya soal penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah singgah dalam retreat di Cidahu, Sukabumi, masih sebatas usulan.
“Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi apa pun atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut,” ujar Thomas kepada wartawan.
Seperti diketahui, viral video perusakan oleh sekelompok orang terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah di Cidahu, Sukabumi.
Dalam video yang beredar, sekelompok orang menurunkan benda berbentuk kayu salib, berteriak-teriak dan memecahkan fasilitas rumah seperti kaca, meja hingga kursi. []
