Satgas ini berfungsi mempercepat pemberantasan kegiatan judi online secara tegas dan terpadu, serta melindungi masyarakat.
Namun demikian, dengan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa Budi diduga terlibat dalam kasus judi online itu menjadi pintu masuk Polda Metro Jaya juga memeriksa semua tim Satgas Pemberntasan Judi Online itu.
“Saya kira saya saja yang diduga terlibat melindungi situs judi online perlu diperiksa. Melalui pemeriksaan tentu akan bisa dilakukan pengembangan terkait dengan informasi yang diperoleh,” kata pengamat kebijakan publik Fernando Emas saat berbincang singkat dengan Monitorindonesia.com, Senin (19/5/2025) sore.
Sehingga pemeriksaan memang berdasarkan informasi dan bukti yang dimiliki. “Dari temuan bisa dilakukan pendalaman siapa saja yang perlu diperiksa dan memiliki informasi yang dibutuhkan,” pungkas Fernando.
Fernando pun mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri transaksi keuangan para tim Satgas Pemberantasan Judi Online itu.
“Tanpa diminta PPATK seharusnya melakukan pemeriksaan terkait dengan transaksi para Satgas Judol apakah ada menerima dana dari para pelaku usaha judol.”
“Saya sangat berharap sekali dilakukan pendalaman terkait dengan dana judol dari para tersangka atau yang lainnya apakah ada dinikmati oleh mereka. Sebaiknya Presiden Prabowo meminta Kapolri untuk menuntaskan masalah judol dan menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan tersangka judol,” tutup Fernando Emas.
Pun, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana enggan berkomentar soal dugaan keterlibatan Budi Arie itu. Sementara soal anggaran Satgas Pemberantasan Judi Online itu, Ivan enggan menyebutkannya. “Menko Polkam itu yang tau. Saya tidak paham,” singat Ivan kepada Monitorindonesia.com, Senin (19/5/2025).
Sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mempertimbangkan pemeriksaan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk kepentingan pembuktian terkait kasus judi online itu.
“Kita lihat nanti di kepentingan pembuktian,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Haryoko Ari Prabowo saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Senin (19/5/2025).
Sekadar catatan, hingga saat ini, Budi Arie dan kelompok Pro Jokowi (Projo) juga terus membantah keterlibatan dalam praktik judol di Indonesia. []
